Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - DPRD Riau menanggapi rencana penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang gajinya dibebankan ke APBD Riau. Menurut Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, jika hal itu benar terealisasi, DPRD akan sulit mencari dananya.

"Keputusan itu menyenangkan sebagian besar pihak. Sekarang kami (DPRD) yang pusing, dari mana uangnya, kalau Pemprov bilang bisa dijabarkan, yang menjadi masalah sumbernya itu dari mana," ucapnya, Rabu (13/2/2019).

Ia menyebut, pada tahun ini, Provinsi Riau memiliki kebutuhan yang sangat banyak. Karena itu, ia pun menyoroti bakal terjadi lonjakan anggaran belanja pegawai.

"Persoalannya pemerintah pusat harusnya memikirkan kemampuan keuangan daerah, situasi seperti ini, kami sekarang babak belur, kota dan kabupaten juga tunda salur. Ya kalau buat keputusan disertailah dengan pembiayannya dari mana," jelasnya.

Meski demikian, diakuinya, dirinya senang dengan penerimaan P3K itu lantaran pegawai honor yang dijadikan P3K itu bisa terbantu dengan mempunyai hak yang sama.

"Tapi mengenai pembiayaan itu cukup besar, kenapa tidak dari pusat yang buat kebijakan itu dan disertakan dari Dana Alokasi Umum (DAU) mereka," bebernya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebelumnya menyambut baik penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 156 formasi untuk pengisian tenaga pendidikan, meski anggaran penyelenggaraan tes dan gaji P3K akan dibebankan ke daerah. Bahkan, Pemprov Riau tak keberatan kalau gaji P3K nantinya dibebankan ke daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau.(rzt)