Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 156 formasi untuk pengisian tenaga pendidikan meski anggaran penyelenggaraan tes dan gaji P3K akan dibebankan ke daerah, disambut baik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Pemprov Riau bahkan tak keberatan jika gaji P3K nantinya dibebankan ke daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau. 

"(Gaji P3K) bisa dikonsolidasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga tak masalah. Makanya kami akan mengusulkan ke pusat karena secara nasional belum ada ketetapan karena kemarin rapat di Batam belum jelas karena banyak daerah-daerah yang menolak," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, Selasa (12/2/2019). 

Ia menerangkan, karena itu, pihaknya menganggap positif saja adanya sejumlah daerah yang merasa keberatan. Pasalnya, Pemprov Riau sejauh ini memang sangat membutuh tenaga pendidikan. 

"Daripada kami membayar guru honor, mendingan kami bayar secara resmi melalui P3K yang bersumber dari DAU. Kan lebih bagus sehingga peranan komite bisa berkurang. Makanya kami ambil positifnya saja sebab segala sesuatu pasti ada manfaatnya bagi daerah," urainya.

Sebab, kata dia lagi, setiap tahunnya ada 400-an guru Pemprov Riau yang pensiun. Jika satu tahun 400 guru pensiun, dapat dibayangkan dalam waktu kurun 10 tahun tidak ada penerimaan sekitar 4.000 orang. 

"Sedangkan penerimaan CPNS kemarin sesuai formasi saja baru 200-an lebih. Jadi, kami sangat kekurangan guru ASN. Kalau ada P3K, mudah-mudahan bisa menutup kekurangan guru yang pensiun Karena kekurangan tenaga guru ini sangat rawan," sebutnya.

"Jadi, tak ada salahnya kami rekrut P3K. Makanya kami sudah tanggapi surat dari pusat bahwa kami bersedia rekrut P3K. Tapi informasi kapan perekrutan mulai belum kami terima dari pusat," ungkapnya.

Ditambahkannya, untuk rekrutmen P3K ini, pihaknya akan memprioritaskan terhadap tenaga honorer guru yang sudah ada. Akan tetapi, semuanya harus menunggu petunjuk teknisnya seperti apa, termasuk soal tunjangan P3K apakah ada atau tidak. 

Terkait gambaran anggaran gaji P3K, ia mengaku masih belum mengetahui secara rinci karena masih dalam proses. Meski demikian, dari perhitungannya secara normatif kalau satu pendapatan Rp3 juta kalau dikalikan 156 orang sekitar Rp150 juta per bulan. 

"Kalau satu tahun sekitar Rp5 miliar. Memang jumlah ini besar, tapi tak masalah kalau sekolahnya lancar dan maju karena kekurangan gaji guru bisa tertutupi yang sekarang menjadi beban komite. Karena selama ini komite membayar gaji guru honor. Belum lagi dana BOS harus dialihkan ke situ sebagian," tutupnya.(rzt)