Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Laut provinsi Riau, yang ditargetkan selesai tahun 2019, terus digesa oleh DPRD Provinsi Riau. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau, Karmila Sari, Ranperda RTRW laut provinsi Riau itu sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Riau tahun 2019.

"Kami bersama Dinas Perikanan provinsi Riau memang menargetkan Ranperda itu selesai tahun ini, sesuai target Kementerian perikanan dan kelautan RI," ucapnya, Rabu (13/2/2019).

Tahapan Ranperda itu, imbuhnya, saat ini sedang dalam mengumpulkan data di kabupaten/kota, terkait jumlah luas perairan dan aktivitas perairan dan hal lain yang dianggap penting. Adapun data yang diberikan itu diharapkan harus riil karena itu yang akan membantu. Jika tidak, akan menghambat penyelesain RTRW laut tersebut.

"Contoh produksi ikan di Rohil, dulu kan kota ikan, maka datanya harus mencerminkan itu. Ini yang sedang kami dalami datanya, berapa jumlah produksi laut di kabupaten yang ada," jelasnya.

Politikus Golkar itu menambahkan, dengan adanya RTRW laut provinsi Riau, nantinya dapat sebagai salah satu syarat membuat Tempat Pelelangan Ikan (TPI).Juga akan terlihat potensi dan budidaya perikanan di wilayah Riau.

"Keuntungan lain dengan kehadiran RTRW laut, sebagai dasar hukum bagi perizinan pemanfaatan ruang laut dan mendorong pemanfaatan ruang dan sumber daya laut serta pesisir yang efisien. Kemudian, dari segi lingkungan mengurangi kemungkinan dampak negatif dari pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir serta menjamin ruang laut untuk keanekaragaman hayati dan konservasi hayati," tuntasnya.(rzt)