Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Evaluasi atas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebelum diperpanjang harus dilakukan oleh Pemko Pekanbaru. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal. Menurutnya,  penerapan PSBB di Kota Pekanbaru yang akan berakhir 30 April ini masih amburadul. 
Ia menyebut, kondisi itu diperburuk lagi oleh ketidakjelasan bantuan sosial (Bansos) pangan yang disalurkan Pemko kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Sebelum memperpanjang, Pemko harus segera melakukan evaluasi penerapan PSBB ini dari segala aspek. Jika tidak, dikhawatirkan perpanjangan PSBB akan mendapatkan perlawanan sosial dari masyarakat," katanya, Rabu (29/4/2020).

Disampaikannya, bansos yang disiapkan oleh Pemko Pekanbaru pun masih jauh dari apa yang diharapkan masyarakat Kota Bertuah karena 15.625 paket sembako yang dikucurkan tidak sesuai dengan pendataan yang sudah dilakukan dan diberikan oleh pihak RT/RW sehingga muncul penolakan dari Forum Komunikasi (FK) RT/RW di beberapa kelurahan di Pekanbaru.

"Bantuan paket Sembako 15.625 kemarin itu bukan data yang sebenarnya, data yang dihimpun oleh pihak RT dan RW juga harus diberikan bantuan. Jangan nanti RT/RW beranggapan data yang mereka kumpulkan hilang begitu saja, tidak bisa. Kami, DPRD, akan kawal itu," tegas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Ia menambahkan, agar tidak timbuk gejolak dan perlawanan sosial dari masyarakat, Pemko Pekanbaru harus segera merealisasikan serta mendistribusikan bantuan kepada masyarakat Pekanbaru sebab APBD 2020 sudah menggalami pergeseran untuk fokus penanganan Covid-19. Sebagai salah satu solusi agar PSBB di Pekanbaru berjalan maksimal, ia meminta pemerintah memberi kebutuhan masyarakat terpenuhi selama tetap berada di rumah sebab saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak stabil.

"Kalau diberi jaminan dapat sesuatu, tentu masyarakat lebih semangat menjalankan, tapi kalau tidak, kami khawatir timbul perlawanan sosial. Mereka cuek dan tidak peduli lagi dengan aturan PSBB ini," sebutnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri mengatakan hal senada. Ia menuturkan, kalau PSBB diperpanjang, jangan sampai mengulangi kesalahan di PSBB yang pertama.

"Bila ada kekurangan, ya, jangan terulang lagi di PSBB selanjutnya. Pemko harus belajar dari PSBB yang sudah berlangsung," ucap politikus Partai Demokrat ini.

Disampaikannya, demikian halnya dengan Bansos, yang harus diberikan tepat sasaran dan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Bantuan sosial yang akan disalurkan selanjutnya harus tepat sasaran dan terealisasi. Jangan sampai bantuan yang direncanakan malah tidak terealisasi. Pelaku UMKM juga butuh bantuan, banyak dari mereka terpaksa tutup selama PSBB ini," tutupnya.(rzt)