Ketua DPRD Provinsi Riau, Indra Gunawan Eet.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Sejumlah pihak menanggapi pemakaian holikopter BNPB oleh Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, ke Bengkalis. Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, penggunaan helikopter penanganan bencana oleh Sekretaris Partai Golkar Riau itu merupakan sikap yang tak patut. Dikatakan Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik, dari data dan fakta yang diperoleh, Eet menggunakan helikopter untuk kepentingan partai.

"Melihat permasalahan yang terjadi, terkait dengan pemakaian helikopter oleh Indra Gunawan selaku ketua DPRD Riau, merupakan bentuk etika birokrasi yang tidak mencerminkan contoh kebaikan bagi penyelenggara pemerintahan. Ketua DPRD yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi adalah hal yang fatal dan tak patut, apalagi menggunakan helikopter BNPB pada saat penyelenggara kepentingan musda Golkar," katanya.

Ia menyebut, seharusnya, Indra Gunawan Eet sebagai pejabat harus memahami dan menepatkan posisinya ketika menjalankan fungsi pemerintahan dan untuk kepentingan partai.

"Dalam hal ini, Indra Gunawan Eet untuk menghadiri Musda partai Golkar dan itu jelas menyalahi aturan karena menggunakan fasilitas negara diluar kewenangannya sebagai ketua DPRD Riau," paparnya.

Diterangkannya, semua pihak mengetahui bahwa saat ini Riau dalam keadaan musim kemarau. Kalau Indra Gunawan menggunakan alasan itu dengan dalih untuk koordinasi Karhutla, seharusnya tidak hadir di Musda Golkar.

"Kalau mantau Karhutla seharusnya tak hadir di Musda Golkar dan hanya itu kegiatannya selama di Bengkalis dan Inhil. Tindakan Indra Gunawan merupakan tindakan yang kurang beretika dan pongah," tegasnya.

Ditambahkannya, perlu diketahui pula bahwa selain Indra Gunawan Eet, perlu ditelusuri juga bagi kepala daerah atau wakil rakyat yang menjadi Bacalon kepala daerah yang ikut kontestasi Pilkada 9 daerah di Riau.

"Sering kali Bacalon kepala daerah dari incumbent maupun birokrasi serta wakil rakyat yang menggunakan kewenangannya untuk kepentingan politik, salah satunya memanfaatkan anggaran humas, publikasi, dan perjalanan dinas untuk kepentingannya," tutupnya.(rzt)