Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PASIRPANGARAIAN - Gelontoran dana miliaran rupiah di satu sisi dapat memacu pembangunan perdesaan. Akan tetapi, disisi lain, dana desa juga telah banyak menjerat aparat desa karena menyalahgunakan dana stimulus tersebut. Hal itu dikatakan Kasi Intel Kejari Rohul, Ade Maulana.

Adapun fenomena banyaknya kepala desa terjerat kasus hukum lantaran menyalahgunakan dana desa. Hal itu berimplikasi terhadap timbulnya keragu-raguan bagi kepala desa dalam pengelolaan dana desa sehingga dilaksanakan sosialisasi pengelolaan dana desa kepada aparat desa se-Kecamatan Rambah di aula kantor camat pada Rabu (16/1/2018) lalu.

Diketahui, sosialisasi tersebut bentuk dari peran Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Rohul.

"Sosialisasi dihadiri Kasi Datun Roni Saputra SH, Camat Rambah Elbisri, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa Rohul," ucapnya.

Kata dia lagi, sosialisasi itu merupakan upaya preventif yang dilakukan institusinya dalam meminimalisir tindak pidana korupsi dana desa. Ia menerangkan, dengan penerangan hukum itu, aparat desa selaku pengelola dana desa dapat benar-benar memahami aturan dalam pengelolaan dana desa sehingga menghilangkan keragu-raguan aparat desa.

"Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan keuangan dana desa di Rohul dapat berjalan tepat guna serta tetap mengacu kepada aturan aturan yang ada," jelasnya.

Harapannya, sosialisasi itu dapat meningkatkan kinerja serta standar operasional prosedur (SOP) aparat desa dalam pengelolaan dana desa. Ia pun menyatakan, pihaknya membuka diri bagi kepala desa yang ingin melakukan konsultasi hukum terkait aturan-aturan hukum.(rzt)