Kondisi kepadatan calon penumpang di Terminal II Bandara Soekarno Hatta.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengizinkan moda transportasi darat, laut, dan udara beroperasi kembali menimbulkan kekhawatiran bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Pasalnya, hal itu akan berdampak terhadap peningkatan kasus Covid-19 di Bumi Lancang Kuning. Menurut Juru Bicara Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Riau, dr Indra Yovi walaupun dalam surat edaran Menteri Perhubungan tersebut mengharuskan orang yang berpergian melengkapi surat keterangan bebas Covid-19 dari dokter dan lainnya, hal itu tetap harus diwaspadai.

"Tetap saja kondisi itu kami khawatir ada hal-hal yang disalahgunakan oleh masyarakat yang memaksa agar bisa mudik. Tentu kondisi ini akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya kedepannya (penyebaran Covid-19)," ucapnya, Sabtu (16/5/2020).

"Apalagi kami lihat di pemberitaan bahwa di beberapa bandara terjadi penumpukan, seperti di Terminal II Bandara Soekarno Hatta terjadi antrean yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Tentu kondisi seperti itu sangat berisiko dengan kami yang ada di daerah yang menerima saudara kami dari Jakarta maupun dari luar provinsi Riau," jelasnya.

Kalau kebijakan ini tidak segera diperbaiki ataupun dibuat syarat-syarat tetap untuk berpergian, sambungnya, sepekan setelah Lebaran atau H+7 Lebaran  diprediksi kasus Covid-19 di kabupaten/kota di Riau akan meningkat tajam.

"Kalau pemerintah pada H-7 Lebaran sekarang tidak memperketat lagi syarat-syarat, terutama pulau Jawa ke Riau maupun dari Riau yang akan pergi ke pulau Jawa, kemungkinan besar kita akan menghadapi hal yang buruk lagi," paparnya.

Terlebih, lanjutnya, gambaran kondisi buruk itu sudah diisyaratkan oleh ahli epidemiologi, ahli penyakit paru, dan organisasi profesi kesehatan.

"Tentu kebijakan ini kebijakan pusat dan kami akan berkonsultasi dengan Pemprov Riau dan pihak terkait lainnya di Riau, baik dengan Pak Gubernur, pengelolaan bandara, dan pengelola perbatasan. Harapannya, H-7 Lebaran kami ketatkan pengamanan di daerah perbatasan provinsi Riau, dengan tidak memperbolehkan orang keluar masuk Riau dengan alasan dan tujuan jelas serta alasan jelas," tutupnya.(rzt)