Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Utang kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Riau tahun 2018 mencapai Rp1,047 triliun lebih. Hal itu diakui oleh Pemerintah Pusat. Adapun hal tersebut tertuang dalam PMK Nomor 20 Tahun 2020, yang menyebut untuk kurang DBH Pemprov Riau sebesar Rp439 miliar lebih, sedang untuk kurang bayar DBH kabupten/kota sebesar Rp608 miliar sehingga totalnya Rp1,047 triliun lebih.

"Untuk kurang bayar DBH Provinsi Riau tahun 2018 belum kami terima. Namun, sudah diakui sesuai permintaan dan akan dibayar penuh," ucap Asisten III Setdaprov Riau Syahrial Abdi, Jumat (15/5/2020).

Pelaksana Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau ini menambahkan, untuk DBH Riau triwulan IV tahun 2019 akan dibayar maksimal 30 persen lantaran kondisi pendemi Covid-19.

"Pembayaran kurang bayar DBH Pemprov Riau triwulan IV 2019 dilakukan setelah audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), tapi hanya 30 persen yang dibayar, misalnya kurang bayar Rp300 miliar maka 30 persen dari angka itu yang akan dibayar. Kalau yang punya kabupaten/kota, sudah dibayar," tuturnya.

Di sisi lain, untuk DBH Riau triwulan I tahun 2020, sambungnya, juga sudah diterima Pemprov Riau dari pusat.

"Kalau DBH Migas kami triwulan I sesuai transfer sudah kami terima dan nilainya cocok," jelas mantan penjabat bupati Kampar ini.

Gubernur Riau diketahui sebelumnya meminta kurang bayar DBH triwulan IV tahun 2018 Pemprov Riau dan Kabupaten/Kota se-Riau. Permintaan ini disampaikan kepada Menteri Keuangan dan telah direspons dengan dikeluarkan PMKNomor 36 Tahun 2020 tentang Penetapan alokasi sementara kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2019 dalam rangka penanganan Covid-19.

Adapun pada PMK itu terdapat rincian sementara sebab di pusat sendiri terus dinamis untuk melakukan penyesuaian terhadap APBN. Dengan dikeluarkannya PMK itu, masing-masing kabupaten/kota sudah bisa melihat rincian DBH, yang nantinya akan menjadi kewajiban pusat untuk transfer ke daerah.(rzt)