Kantor BUMD Tuah Sekata Pelalawan.

(RIAUHITS.COM) PELALAWAN - Dugaan tidak disetorkannya biaya listrik ke PT RAPP dibantah oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan PD Tuah Sekata. Mereka membantah kalau pihaknya tidak membayar penggunaan arus listrik milik PT RAPP yang dialirkan ke rumah warga. Ditegaskannya, pihaknya terus membayar setiap bulannya secara rutin.

"Itu tidak benar (tidak membayar). Kami bayar terus tiap bulan," ucap Dirut PD Tuah Sekata, Syafri.

Di antara usaha PD Tuah Sekata adalah menyalurkam listrik ke rumah warga, seperti tugas PLN. Kini, PD Tuah Sekata memiliki 8.000 KK pelanggan. Adapun sumber listrik yang disalurkan PD Tuah Sekata ini berasal dari hasil listrik cadangan operasional milik PT RAPP. Pada 2006, PD Tuah Sekata mendapat jatah tiga mega watt dari RAPP.

Akan tetapi, PD Tuah Sekata pun harus membayar ke RAPP atas penggunaan listrik tersebut. Menurut Safri, setiap bulannya pihaknya harus menyetorkan dana sebesar Rp1,9 miliar lebih ke PT RAPP. Ia mengatakan, paling lambat dana itu disetor paling lama tanggal 10 setiap bulannya.

"Kalau terlambat setor, kena denda kami. Paling lama tanggal 10 setiap bulannya harus setor," bebernya.

Namun, belum diketahui berapa harga kilowatt-hour (kWh) yang dikenakan PT RAPP ke PD Tuah Sekata untuk listrik yang disalurkan. Demikian halnya dengan besar listrik jatah PD Tuah Sekata saat ini. Meski begitu, ia menyebut pihaknya menggunakan tarif dasar listrik (TDL) yang berlaku ke warga sehingga harga TDL antara PLN dan PD Tuah Sekata sama.

Adapun sebelumnya beredar kabar menyebut PD Tuah Sekata tidak menyetorkan biaya listrik ke PT RAPP. Kabar itu beredar di kalangan wartawan yang bertugas di Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Kata Syafri, tahun ini pihaknya menargetkan tambahan 2.000 pelanggan baru. Pihaknya pun akan memperbaiki pelayanan ke warga agar keluhan warga cepat ditanggapi pihaknya.(rzt)