Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Hingga saat ini, pengusaha masih menguasai lima Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Pekanbaru. Padahal, aset JPO yang sering dijadikan median iklan itu mestinya sudah diserahkan kepada pemerintah. Sesuai Permendagri Nomor 19/2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bab XI, pemanfaatan barang milik daerah sesuai pasal 114 dan 155, jangka waktu pemanfaatan barang milik daerah paling lama lima tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

Menurut Kepala Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana Dishub Kota Pekanbaru, Tengku Ardi Dwisasti lima JPO yang sampai kini masih dikuasai pengusaha itu, antara lain, JPO di depan Toko Modelux, JPO di depan Hotel Ratu Mayang Garden dan JPO di Jalan Tuanku Tambusai, tepatnya di depan Simpang Pelajar. Tiga JPO itu, imbuhnya, masih dikuasai seseorang bernama Abeng.

Ardi pun tidak menampik bahwa oknum bernama Abeng ini tidak kooperatif menyerahkan aset JPO kepada Pemko Pekanbaru melalui Dishub.

"Iya (tidak Kooperatif). Kemudian ada yang di depan Toko Hawaii dan JPO di sekitar Tabek Gadang. Itu atas nama Pin Pin," katanya, Selasa (14/1/2020).

JPO yang ada di depan Hawaii sebelumnya dikatakan Ardi dikuasai oleh Pak Belalang. Akan tetapi, nama pengelola seseorang bernama Beni.

"Kami akan surati lagi. Kami masih coba secara persuasif," jelasnya.

"Alasannya takut kalau diserahkan ke kami, bukan dia lagi yang kelola. Makanya menghindar terus," bebernya.

Padahal, kata Ardi lagi, Pemko sejatinya hanya menertibkan administrasi saja agar semua administrasi menyangkut JPO ini legal.

"Kamii ingin administrasi tertib. Nanti diserahkan ke kami, kan kami tunjuk pengelolanya. Kemungkinan orang itu juga yang kelola," tutupnya.(rzt)