Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Angka kekurangan rumah (backlog) di Riau diketahui sebanyak 218 ribu unit. Menurut Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Riau, Muhammad Amin, guna meminimalisasi angka itu, pihaknya telah melakukan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau. 

"RLH ini kami sebar di 12 kabupaten/kota, di mana setiap tahunnya dibangun 2.000 unit yang kami salurkan kepada masyarakat miskin," ucapnya.

Ia menerangkan, untuk pelaksanaan pembangunan RLH, dikarenakan oleh kelompok masyarakat yang dibentuk di desa/kelurahan. 

"Tak hanya di provinsi, teman-teman kabupaten/kota juga sebagian ada yang melaksanakan program RLH seperti Rokan Hilir, Bengkalis dan Kampar. Itu semua upaya kami dalam sinergi kami dengan pemerintah pusat dalam menekan angka backlog tersebut," jelasnya.

Adapun secara nasional kekurangan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih tergolong tinggi, yakni mencapai 13,6 juta unit. Menurut Kabag Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Dedi S Susateyo, dengan program 1 juta rumah diharapkan setiap tahunnya dari berbagai skema bisa menekan angka tersebut. 

"Tentu ini menjadi tugas kami untuk menekan angka backlog. Tapi bagaimana pun angka backlog ini tetap ada, karena ini terkait terhadap pertumbuhan penduduk," ucapnya dalam pembinaan advokasi hukum terkait pembiayaan KPR subsidi. 

Setiap hari, terangnya, ada masyarakat berumah tangga yang membutuhkan rumah. Dengan begitu otomatis akan menjadi catatan kekurangan rumah untuk generasi baru. Untuk menekan angka backlog itu, ia menilai tentu harus menjalankan program yang sudah ada melalui program 1 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat pada 2014 lalu. 

Di sisi lain, ia pun berharap agar ada sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkan perumahan Kredit Pemilikan Rakyat (KPR) subsidi. 

"Selain sinergi antar pemerintah, juga tak lepas sinergi dengan para teman-teman pengembangan perumahan KPR subsidi, dan perbankan sebagai penyelenggara kredit," ungkapnya.

Lebih jauh, ia pun mengajak agar semua instansi terkait memanfaatkan program pemerintah yang diselenggarakan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan lainnya. 

"Ini peluang kami untuk mempercepat dan menekan tingginya angka backlog di Indonesia," tuntasnya. (rzt)