Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PASIR PENGARAIAN - Proses penyusunan ulang kebutuhan anggaran pilkada lanjutan telah dirampungkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Berdasarkan penghitungan, KPU memerlukan tambahan anggaran Rp12,7 miliar untuk melaksanakan Pilkada dengan protokol kesehatan, di luar anggaran yang sudah dianggarkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp28,5 miliar.

Ketua KPU Rohul, Elfendri, mengatakan, ada 3 instrumen yang menyebabkan terjadinya penambahan anggaran pilkada lanjutan kendati KPU sudah berupaya melakukan efisiensi dan pergeseran anggaran dalam NPHD. Instrumen pertama, keharusan KPU menyediakan sarana prasarana protokol kesehatan, seperti APD, alat rapid test, dan sarana penunjang protokol kesehatan lain bagi petugas penyelenggara baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan TPS.

"Penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan ini menyedot anggaran cukup besar hingga Rp6,2 miliar," katanya.

Instrumen kedua, imbuhnya, besarnya anggaran penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan ini dipengaruhi bertambahnya jumlah TPS dari 985 TPS menjadi 1.200 TPS untuk menyesuaikan standar minimal pemilih setiap TPS yang hanya diperbolehkan maksimal 500 pemilih. Terakhir, penambahan jumlah TPS juga memaksa KPU melakukan penyesuaian anggaran honorium bagi petugas adhoc yang mengalami penambahan akibat bertambahnya jumlah TPS.

"Awalnya, kami hitung, tambahan kebutuhan itu di angka Rp16,7 miliar. Namun, dari pergeseran anggaran yang kami lakukan, ada anggaran Rp3,9 miliar yang bisa digeser karena tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi, setelah digeser, kami butuh tambahan Rp12,7 miliar lagi," paparnya.

Ia menambahkan, dari anggaran hibah Pemkab Rohul sebesar Rp28,5 miliar yang tertuang dalam NPHD, KPU sudah merealisasikan Rp11,2 miliar. Di sisi lain, Rp17,3 miliar belum terealisasi sebab penundaan tahapan pilkada serentak.

"Usulan tambahan kebutuhan anggaran pilkada lanjutan ini sudah kami sampaikan ke Pemkab Rohul melalui BPKAD," jelasnya.

Lebih jauh, agar penambahan anggaran ini tidak memberatkan keuangan daerah, lanjutnya, khusus untuk penyediaan protokol kesehatan, KPU Rohul siap menerima hibah barang atau pinjam pakai barang dari Pemkab Rohul.

"Seandainya pemerintah memiliki stok sarana prasarana penunjang protokol kesehatan, seperti APD, rapit test, thermo gun, dan sarana prasarana penunjang protokol kesehatan lain, KPU Rohul siap menerima. Jadi, tidak perlu juga berupa uang," tuntasnya.(rzt)