Gubernur Riau, Syamsuar.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Penyelewengan atas Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk seluruh kecamatan dan desa di Riau dinilai rawan terjadi. Gubernur Riau, Syamsuar pun tak membantah hal itu.

Meski begitu, Syamsuar mengaku mempercayai masyarakat serta pihak terkait dapat mengawasi dana sebesar ratusan juta tersebut. Ia menyebut, penggunaan dana tersebut akan diawasi oleh Inspektorat, masyarakat, LSM, wartawan, dan juga ada pengawasan dari lembaga penegak hukum.

"Tadi saya sampaikan kepada Camat dan Kepala desa bahwa sekarang diarahkan ke pencegahan, tapi jangan disalahartikan bahwa pencegahan dianggap kelonggaran," ucapnya, Jumat (15/11/2019).

Ia menyampaikan, apabila ada yang menyelewengkan dana itu, dirinya tidak segan-segan memproses bawahannya tersebut.

"Akan saya proses dengan penegak hukum. Jadi, pencegahan bukan berarti dibiarkan saja, ini akan tetap dikawal," jelasnya.

Lebih jauh dikatakannya, saat ini sudah ada Peraturan Perundang-undangan (PP) yang baru tentang Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berkaitan dengan Inspektorat.

"Inspektorat provinsi dan kabupaten akan diberikan kewenangan, bahkan Mendagri juga menegaskan jika ada kesalahan di tingkat kepala daerah, Mendagri langsung yang mengingatkan," paparnya.

Pemerintah Provinsi Riau telah menyerahkan Bantuan Keuangan Khusus secara simbolis untuk 1.591 desa dan 166 Kecamatan di Provinsi Riau pada Jumat (15/11/2019). Adapun tiap kecamatan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp100 juta, sementara desa menerima Rp200 juta.(rzt)