Demo guru di Pekanbaru.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Aduan para guru sertifikasi kepada DPRD Riau beberapa hari lalu soal Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ditanggapi oleh Wali Kota Pekanbaru Dr Firdaus MT melalui Kepala Bagian Humas Setdako Pekanbaru, Mas Irba H Sulaiman. Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak melarang para guru sertifikasi mengadu ke dewan. Namun, imbuhnya, para guru harus menyampaikan data yang benar terkait persoalan TPP.

Ditegaskannya, TPP yang dituntut oleh guru sertifikasi tersebut bukanlah hak.

"Kami tidak melarang guru menyampaikan aspirasi ke DPRD, silakan saja, tapi menyampaikan aspirasi itu memberikan data yang benar. Ketika dia mengatakan TPP itu adalah hak, itu bukan hak," ucapnya, Jumat (15/11/2019).

Ia menyampaikan, TPP tersebut diberikan oleh pemerintah sepanjang memungkinkan, sesuai keuangan daerah yang mampu membayar TPP.

"Kalau mereka tanya mengapa ASN lain dibayarkan, sampai hari ini mereka kan juga sudah terima (dana) sertifikasi," paparnya.

Di sisi lain, ia pun menyinggung soal aduan para guru ke DPRD terkait mutasi guru yang berdemo beberapa waktu lalu. Jika para guru tidak merasa salah, sambungnya, tak perlu takut dimutasi.

"Disampaikan bahwa terindikasi mereka yang demo akan dipindahkan, mengapa mesti takut? Kalau mereka merasa demo itu tidak salah, kenapa mereka takut dimutasi? Tapi, hari ini takut, mereka sampaikan ke DPRD," jelasnya.

Sementara itu, terkait pemanggilan pihaknya oleh DPRD, ia menyatakan akan melihat seperti apa pemanggilan tersebut.

"Kalau kami hadir hanya masalah itu aja, kami akan pertimbangkan juga akan hadir di sana," bebernya.

Lebih jauh dikatakannya, persoalan TPP itu sebelumnya sudah selesai bersama anggota DPRD Pekanbaru periode yang lalu. Kala itu, wali kota sudah menyatakan akan membayar TPP jika kondisi keuangan Pemko Pekanbaru memungkinkan untuk membayar.

"Ini sudah selesai dengan DPRD yang kemarin. Kemudian oleh pak wali oke, dibayarkan sepanjang keuangan kami mampu untuk membayarkan itu. Pak Wali sudah sampaikan kok, makanya dia jangan menyatakan itu hak," tutupnya.(rzt)