Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) BENGKALIS - Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Dra Hj Martini SH.

“Seperti diketahui bahwa bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat ada dua sumber, yakni bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” katanya didampingi Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Firdaus, Jumat (17/4/2020).

Disampaikannya, bantuan sosial dari Kemensos selain PKH ada juga berupa bantuan sosial tunai, yang semunya akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Data masyarakat Bengkalis penerima bantuan yang sudah dirangkum saat ini adalah 7.565 orang.

"Alhamdullilah, saat ini Dinsos Bengkalis sudah menerima data masyarakat penerima bantuan langsung tunai sebanyak 7.565 orang. Apakah ada penambahan dari data tersebut ataupun berkurang jumlahnya, kami sedang menunggu perintah bayar dari pusat," tuturnya.

Soal perluasan penerima sembako, Bengkalis diketahui memperoleh penambahan kuota dari Kementerian Sosial sebanyak 5.700 dari 19.187 penerima Sembako. Sesuai perintah dari Plh Bupati Bengkalis, H Bustami HY beberapa waktu lalu, sebagai tim gugus tugas Covid-19, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis hanya menangani masyarakat miskin yang ada di Kelurahan, sedangkan untuk masyarakat miskin yang ada di desa ditangani oleh Dinas PMD Kabupaten Bengkalis.

"Saat ini kami masih menunggu data dari kelurahan," jelasnya.

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, imbuhnya, membuka layanan pengaduan dari masyarakat Kelurahan. Hasilnya, data yang sudah diterima dari kelurahan sekitar 3.000.

"Kami masih menunggu data dari Kelurahan untuk kita samakan dengan data yang masuk melalui layanan pengaduan dari Dinas Sosial. Siapa tahu data yang dari Kelurahan ada masuk dalam layanan pengaduan," paparnya.

Mengenai adanya data 10.355 KK yang NIK-nya masih bermasalah atau tidak valid, hal itu telah diusahakan oleh Disdukcapil agar data ini masuk ke dalam daftar penerima.

"Intinya kami tetap berupaya agar masyarakat yang datanya tidak valid atau NIK-nya bermasalah masuk kedalam daftar penerima. Jika langkah ini tidak bisa maka data yang bermasalah tersebut kami masukkan ke dalam daftar penerima bantuan daerah,” bebernya.

Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan, Firdaus, mengungkapkan hal serupa.

"Data bermasalah atau tidak valid disebabkan beberapa hal. Misalnya, NIK-nya tidak cocok dengan NIK yang terkoreksi dengan data kependudukan. Selanjutnya data itu diberi alternatif perbaikan adanya kesalahan nama dan NIK. Kemudian, ada yang meninggal atau pindah alamat sehingga data tersebut belum ada perbaikan di Disdukcapil,” tutupnya.(rzt)