Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir.

(RIAUHITS.COM) MERANTI - Rapat koordinasi terkait pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang masih berada di Malaysia digelar oleh pihak eksekutif, legislatif, dan instansi vertikal Kabupaten Kepulauan Meranti pada Kamis (16/4/2020). Sebagian besar TKI yang masih terkatung-katung di negeri jiran tersebut diketahui berasal dari Kepulauan Meranti.

Digelar di gedung DPRD Kepulauan Meranti, dalam rapat itu hadir, antara lain, Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, Wabup H Said Hasyim, Sekda Bambang Suprianto, Sekwan DPRD Meranti Eri Suhairy, Kadis Kesehatan dr Misri, Kadishub Meranti DR Aready, Kasatpol PP Helfandi SE MSi, dan Kabag Kesra Hery Saputra SH.

Ketua DPRD Meranti Ardiansyah, Wakil Ketua H Khalid Ali, Ketua Komisi II H Muzamil, Fauzi Hasan, dan sejumlah legislator lainnya hadir mewakili pihak legislatif. Di samping itu, juga hadir perwakilan Pelindo Selatpanjang, Imigrasi Selatpanjang, Bea Cukai, UPT Karantina Selatpanjang, dan KSOP Selatpanjang.

Dalam rapat itu, disepakati untuk pemulangan ribuan TKI Meranti asal Malaysia langkah yang bakal dilakukan adalah membuka kembali jalur pelayaran dari Batu Pahat menuju Pelabuhan Tanjung Samak atau Tanjung Harapan Selatpanjang yang telah ditutup oleh KSOP atas perintah dari Pemerintah Provinsi Riau sesuai arahan dari Pemerintah Pusat dengan dalih mencegah penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia, terutama Provinsi Riau.

Menurut data Dinas Perhubungan Meranti yang diperoleh dari pihak Imigrasi, jumlah TKI yang keluar dari pintu Pelabuhan Kukup menuju Tanjung Balai Karimun dan masuk ke Meranti per tanggal 7 Maret 2020 sebanyak 6.338 orang. Sementara itu, yang masih terkatung-karung di Johor Bahru Malaysia akibat tutupnya jalur pelayaran diperkirakan berjumlah belasan ribu orang dari jumlah tersebut setidaknya 6.000 orang merupakan warga asli Kabupaten Meranti.

Dari informasi DPRD Meranti, Bupati Irwan meminta kepada jajaran OPD terkait bersama DPRD Meranti agar segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat untuk membuka akses pelayaran Kukup-Meranti karena para TKI Meranti yang masih tertinggal di Malaysia saat ini merupakan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung sehingga kepulangannya sangat dinanti-nanti istri dan anak-anak agar mereka dapat menyambung hidup selama kondisi CoviD-19 ini.

"Negara lain berusaha keras memulangkan warganya dengan dibiayai negara. Pemerintah kami malah menutup pintu masuk bagi TKI kami yang ingin pulang ke tanah air. Ini tentunya ada yang salah," kata Bupati.

Diakui Bupati, masalah ini sudah pernah dibicarakan dengan Gubernur Riau H Syamsuar dan Kapolda Riau. Akan tetapi, dengan pertimbangan berbagai hal masalah, pembukaan pelayaran ini belum dapat dipenuhi. Ia menyatakan, gubernur beralasan penutupan jalur pelayaran itu merupakan kebijakan Pemerintah Pusat. Akibat lockdown ini, TKI memilih pulang sebab tak lagi bisa bekerja di negeri jiran. Bahkan, ada yang nekat pulang "gelap" tidak melalui pelabuhan resmi.(rzt)