Wali Kota Pekanbaru, Firdaus MT.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk keempat kalinya. Adapun penghargaan iini diterima Pemko Pekanbaru atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) tahun anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Riau.

Pada Selasa (30/6/2020), Opini WTP tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT didampingi Plt Sekdako Muhammad Jamil dan Kepala BPKAD Syoffaizal, bertempat di Auditorium gedung BPK RI perwakilan Riau di Jalan Jenderal Sudirman. Menurut Wali Kota, Opini WTP yang diterima ini merupakan penghargaan yang keempat kalinya secara beruntun diraih Pemko terhitung pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019.

"Alhamdulillah, Kota Pekanbaru kembali menerima Opini WTP yang keempat kali secara berturut-turut dari BPK RI perwakilan Riau," ucapnya.

Disampaikannya, Pemko segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI perwakilan Riau dalam waktu 60 hari ke depan.

"Kami tuntaskan segera apa yang menjadi rekomendasi dari BPK," jelasnya.

Di sisi lain, hal yang berkaitan dengan pembangunan tahun 2019, sambungnya, tidak ada permasalahan.

"Artinya, rekomendasi dalam 60 hari ini kami selesaikan," sebutnya.

Menurut Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau, Thomas Ipoeng Andjar Wasita, dirinya mengapresiasi capaian opini WTP bagi LHP LKPD tahun 2019 Kota Pekanbaru. Secara umum, dalam pandangannya, pemerintah daerah sudah baik dalam pengelolaan keuangan. Meski begitu, ditegaskannya agar pemerintah daerah dapat mendorong jajaran untuk percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) tahun 2019.

Diketahui, percepatan TLRHP tahun 2019 Pemerintah Kota Pekanbaru per 31 Desember 2019 baru 68 persen. Kota Pekanbaru sendiri telah menuntaskan sebagian besar rekomendasi dan tinggal tujuh persen lagi rekomendasi yang harus dituntaskan.

"Seharusnya sudah mencapai 75 persen maka kami tekankan agar menggesa TLRHP tahun 2019," jelasnya.

Diakuinya, hal itu hampir terjadi di seluruh kabupateb/kota di Riau. Harapannya, hal itu dapat ditingkatkan.

"Namun, kami terus mendukung agar segera menindakajuti rekomendasi hasil pemeriksaan," tutupnya.(rzt)