Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Pernyataan yang menyebut bahwa Kabupaten Indragiri Hilir menolak reses anggota DPRD Provinsi Riau ditepis oleh Bupati Inhil, HM Wardan. Diakuinya, sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Inhil belum menerima surat resmi pelaksanaan reses dari pihak DPRD Provinsi Riau.

"Sampai dengan hari ini, belum ada surat resmi DPRD Provinsi Riau yang masuk untuk pelaksanaan reses. Hanya ada informasi dari salah seorang anggota DPRD Riau melalui WA (WhatsApp) tentang rencana reses di Inhil," katanya, Selasa (30/6/2020).

Adapun informasi mengenai akan adanya pelaksanaan reses Anggota DPRD Provinsi Riau yang diterima Bupati itu pun mendapat jawaban. Bupati menjawab dengan memberikan penjelasan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan reses.

"Pesan melalui WA itu, saya jawab dengan penjelasan bisa saja melaksanakan reses, namun tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, jaga jarak, dan sebagainya. Apalagi, saat ini Kabupaten Inhil zona merah dan sudah transmisi lokal," tuturnya.

Ia pun menegaskan, dirinya tidak pernah mengeluarkan kalimat penolakan. Ditambahkannya, dirinya selaku kepala daerah dan Pemerintah Kabupaten Inhil justru sangat senang dengan adanya pelaksanaan reses sebab dapat membantu merealisasikan pembangunan.

"Yang penting itu tadi, terapkan protokol kesehatan. Jadi, saya tegaskan kembali bahwa tidak benar Kabupaten Inhil menolak pelaksanaan reses anggota DPRD Provinsi Riau itu," tutupnya.

Pernyataan tentang adanya penolakan pelaksanaan reses anggota DPRD Provinsi Riau ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Indra Gunawan Eet. Menurutnya, kegiatan reses anggota DPRD Riau yang akan dilakukan dalam waktu dekat sedikit terkendala di tengah pandemi Covid-19.

Pasalnya, terdapat beberapa daerah di Riau yang tidak mengizinkan kegiatan reses anggota dewan di tengah era new normal, di antaranya Kabupaten Inhil dan Kota Dumai.(rzt)