Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau (DPRD) Riau memaklumi terkait masih belum ditetapkannya status siaga Karhutla oleh Pemprov Riau sejauh ini kendati sudah 124 Ha lahan yang terbakar di Riau. Pasalnya, ada ketentuan khusus terkait syarat penetapan siaga Karhutla itu.

Menurut Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson, meski siaga Karhutla belum dapat ditetapkan untuk saat ini, bukan berarti pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau diam dan menunggu ada kejadian dulu baru melakukan tindakan.

"Maka dari itu, pihak BPBD harus bergerak dari sekarang dengan melakukan beberapa persiapan, di antaranya adalah dengan memberikan perhatian khusus di kawasan titik api di Riau atau kawasan yang rawan terjadi Karhutla," ucapnya.

Hal lainnya yang harus dilakukan oleh pihak BPBD Riau, imbuhnya, yakni dengan memanggil pemerintah kabupaten/kota untuk membicarakan persiapan menghadapi Karhutla di setiap daerah.

"Pertemuan tersebut harus intens dilakukan dengan pihak pemerintah daerah, dan juga dengan instansi terkait lainnya sehingga bisa diantisipasi dan dibicarakan dari awal, bagaimana menghadapi Karhutla agar tidak terjadi kembali," tutur Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Riau itu.

Ia menerangkan pihaknya justru tidak ingin ditetapkan siaga itu, tetapi harus diantisipasi dari awal sehingga memang tidak ada tanda-tanda dan potensi akan terjadi Karhutla karena telah siaga dari awal dan siaga Karhutla sama sekali tidak diperlukan dan tidak perlu ditetapkan.

"Kalau bisa jangan ada penetapan siaga Karhutla, tapi tentunya itu tidak bisa kita diam saja harus ada antisipasi dari awal, dan melakukan berbagai tindakan, sehingga kita terhindar dari Karhutla kedepannya, dan Pilpres pun bisa berjalan dengan aman," jelasnya.

Ditambahkannya, jika pihak pemerintah hanya menunggu ada kejadian, tentunya potensi Karhutla akan semakin besar, terlebih lagi dengan cuaca kemarau yang akan dihadapi kedepannya.

"Makanya kami tidak boleh diam dari sekarang. Jangan tunggu ada api dulu baru bergerak. Semua pihak harus proaktif, termasuk dengan pelibatan masyarakat untuk mengantisipasi Karhutla," tuturnya.

Lebih jauh dikatakannya, penetapan status Karhutla akan mempermudah pihak pemerintah untuk menggunakan anggaran, pelibatan pemerintah daerah, serta juga penggunaan atau peminjaman alat dari pusat.

"Penetapan status akan mempermudah kita untuk melakukan segala sesuatunya dan untuk mengambil tindakan, tapi tentunya itu kan harus menunggu ada kejadian dulu. Kalau bisa mengantisipasi dari sekarang sehingga tidak ada kejadian sama sekali," tuntasnya.(rzt)