Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Rapat koordinasi evaluasi dan antisipasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) semester I tahun 2019 pada Kamis (18/7/2019) digelar di salah satu hotel di Pekanbaru oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Rapat itu dihadiri oleh para perwakilan provinsi yang rawan Karhutla, seperti Riau selaku tuan rumah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimatan Tengah, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

Adapun masing-masing provinsi diberi kesempatan untuk menyampaikan laporan terkait pengendalian Karhutla di wilayahnya. Khusus Riau, laporan disampaikan oleh Kepala BPBD Riau Edwar Sanger, Kapolda Riau, Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, dan Danrem 031 Wirabima, Brigjen TNI Mohammad Fadjar. Berdasarkan laporan yang disampaikan tiap-tiap provinsi, secara umum disimpulkan bahwa pengendalian Karhutla sudah berjalan maksimal. Meski demikian, terdapat beberapa hal yang menjadi evaluasi seperti masalah perlengkapan peralatan dan anggaran.

"Hasil rapat evaluasi pengendalian Karhutla ini sebagai bahan untuk dilaporkan ke pak Menko Polhukam, kemudian diteruskan ke Presiden," ucap Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam RI, Irjen Pol Carlo Tewu.

Sebagaimana disampaikan oleh Presiden, imbuhnya, bahwa 99 persen Karhutla disebabkan oleh faktor manusia.

"Saya kira semua daerah harus menggiatkan program berbasis desa sesuai yang diharapkan Presiden sehingga kedepan masalah Karhutla tidak seolah-olah menjadi tanggung TNI/Polri dan BNPB, tapi juga seluruh komponen masyarakat," jelasnya.

Ia menambahkan, dengan setiap provinsi sudah membentuk Tim Satgas Karhutla, dirinya berharap semua komponen yang terlibat di Satgas dapat memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan Karhutla di wilayahnya masing-masing.

"Keterlibatan masyarakat ini penting agar semua masalah Karhutla tidak semata-mata menjadi tugas TNI/Polri," tutupnya.(rzt)