Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Penolakan dari beberapa Ketua RW di Kota Pekanbaru terkait bantuan yang disalurkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 menimbulkan polemik. Adapun penolakan itu lantaran data yang diberikan oleh Ketua RW ke Pemko Pekanbaru ini tidak sebanding dengan bantuan yang diberikan oleh Pemko.

"Kami ingin ada ketegasan bagaimana pola pendistribusian dan juga pendataan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 ini," ucap Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani, Senin (27/04/2020).

Disampaikannya, apabila saat ini Pemko Pekanbaru tidak memiliki uang untuk memberikan bantuan yang selayaknya untuk masyarakat yang terdampak, Pemko untuk sementara bisa meminjam uang terlebih dahulu.

"Bisa pinjam ke Bank Riau Kepri atau ke siapalah atau bisa juga bekerja sama dengan penyedia sembako ini. Kan bisa dibayarkan belakangan karena anggaran fefocusing ini kan pasti. Ada Rp115 miliar yang kami ajukan ke pusat," ujarnya.

Saat mendatangi Kelurahan Tangkerang Tengah dan bertemu salah satu ketua RW setempat, ia menyebut bahwa dari 5.000 masyarakat, baru sekitar 260 Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan bantuan.

"Saya yang sehari-hari menjadi ketua RW terkena imbas kemarahan masyarakat karena memang yang mendata RT/RW dan saat ini RT/RW yang disalahin oleh masyarakat," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga seorang ketua RW ini.

Di sisi lain, menurut Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal cara mudah yang dapat dilakukan oleh Pemko Pekanbaru untuk mendata masyarakat yang terdampak Virus Corona (Covid-19) sehingga tidak terjadi kegaduhan seperti saat ini. Apalagi, jika pendataan tersebut menyangkut sektor Informal, pendataan yang berbasis aplikasi itu akan dengan cepat mendata masyarakat yang terdampak Covid-19 tanpa harus takut terjadinya tumpang tindih data.

"Pendatan dari nama, NIK, dan juga alamat, selesai semuanya. Sekarang sektor informal mana yang tidak punya HP dan paham teknologi? Selebihnya berarti sektor non formal, seperti pedagang ataupun pengangguran maka akan ketemu data sektor informal sekian dan nonfomal sekian," katanya.

Di samping itu, ia mengaku menyayangkan Pemko Pekanbaru lebih cenderung berpatokan masyarakat mendapatkan kartu Pra Kerja yang merupakan program dari Presiden Jokowi.

"Dari sekian ribu yang mendaftar, ribuan orang juga yang kena tolak. Rata-rata yang mendaftar untuk kartu Pra Kerja semua ditolak," tutur politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Ia menambahkan, dirinya tidak menampik kalau Pemko Pekanbaru memang memiliki kelemahan terkait dengan database kependudukan.

"Kan kelihatan setelah dilakukan pendataan oleh RT/RW data masyarakat sangat lemah. Jika dilakukannya pendataan dari jauh hari, tidak akan seperti ini," tuntasnya.(rzt)