Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PELALAWAN - Aksi demontrasi di halaman kantor DPRD Pelalawan pada Selasa (29/7/2019) digelar oleh sejumlah massa yang tergabung kepada Aliansi Masyarakat Adat dan Mahasiswa Peduli Desa Segamai (AM-MPDS). Kendati jumlah massa kalah dengan jumlah petugas keamanan, tetapi mereka tampak bersemangat menyuarakan aspirasinya.

Di lokasi, massa meminta perusahaan yang bergerak di bidang Hak Guna Usaha (HGU) wajib mensejahterakan masyarakat yang berada di lingkungan HGU-nya. Massa menilai, PT Multi Gambut Industri (MGI) atau sekarang disebut dengan PT Tabung Haji Indonesia Plantation berada di kawasan Kabupaten Pelalawan dengan luasan 5.180 hektar.

Namun, pengunjuk rasa menandang, pada kenyataannya perusahaan itu tidak pernah mengikuti aturan undang-undang yang berlaku, misalnya memfasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat 20 persen dari total luas HGU perusahaan tersebut. Dalam hal ini, massa mendesak DPRD Pelalawan untuk menegaskan kepada perusahaan yang melanggar UU nomor 39 tahun 2014 terkait PT THIP yang bergerak di bidang HGU.

Adapun massa meminta kepada DPRD Pelalawan mendesak PT THIP untuk memfasilitasi pembangunan perkebunan pedesaan masyarakat 20 persen dari total luas HGU perusahaan tersebut. Terakhir, massa meminta ukur ulang izin HGU PT THIP di kawasan Kabupaten Pelalawan. Setelah menyampaikan pernyataan sikap, massa mengadakan audiensi dengan anggota DPRD Pelalawan.(rzt)