Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) RENGAT - Sepanjang 2018, di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung menurun ketimbang 2017 lalu. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Inhu menyatakan, jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2018 adalah 57 kasus.

Sementara, pada 2017, jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani, yakni 62 kasus. Pada 2018, jumlah kasus yang paling banyak ditangani adalah kasus pencabulan sebanyak 16 kasus, persetubuhan sembilan kasus dan perkosaan sebanyak delapan kasus.

Lain halnya dengan 2017, jumlah kasus yang paling banyak ditangani adalah penjambretan atau pencurian sebanyak 10 kasus, perkosaan sebanyak sembilan kasus, dan persetubuhan sebanyak delapan kasus. Dari data itu diketahui, pada 2018 terjadi kasus-kasus yang tidak pernah terjadi sepanjang 2017, yakni sodomi, aborsi, penganiyaan, pornografi, narkoba, dan kekerasan fisik.

Menurut catatan PPPA Inhu sepanjang 2017 lalu, kasus-kasus itu tidak pernah ada. Sementara itu, awal 2019, Dinas PPPA sudah menangani lima kasus. Dikatakan Kepala Dinas PPPA, Wardiati, penurunan kasus itu juga menggambarkan kesadaran masyarakat yang terus meningkat.

"Sosialisasi yang terus kami lakukan meningkatkan kesadaran masyarakat," ucapnya.

Dinas PPPA Inhu dalam penanganan kasus itu juga bermitra dengan Polres Inhu. Di samping itu, Dinas PPPA juga memiliki P2TP2A yang terdiri dari berbagai kalangan profesi sehingga maksimal dalam memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban. Pada 2019, Dinas PPPA juga menganggarkan rumah aman bagi para korban.

"Jadi, tahun 2019 ini ada anggaran sebesar Rp18 juta untuk penyediaan rumah aman bagi para korban. Rumah aman ini sangat perlu untuk keselamatan anak dan perempuan yang menjadi korban selama penanganan kasus. Ini sebagai bentuk antisipasi saja," tuntasnya.(rzt)