Gubernur Riau, Syamsuar.

(RIAUHITS.COM) BANGKINANG - Gubernur Riau, Syamsuar menggelar video conference yang bersama sejumlah kepala daerah se-Riau pada Kamis (23/4/2020). Namun, pemandangan berbeda tampak saat Pemerintah Kabupaten Kampar yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar H Yusri mendapat giliran menyampaikan laporan kepada Gubri.

Tampak, Gubri bersikap lebih tegas dan memberikan porsi pertanyaan yang lebih banyak kepada Sekda Kampar ketimbang kepada kepala daerah atau yang mewakili kabupaten/kota lainnya. Sehari sebelumnya, Gubri mengatakan bahwa Kampar termasuk zona merah. Pernyataan Gubri ini akhirnya menjadi buah bibir di Kampar.

Di antara yang ditanyakan Gubri, yakni soal data berkaitan Covid-19, termasuk calon penerima bantuan agar diselesaikan. Diakuinya, data dari Kampar belum masuk dan data ini berkaitan bantuan yang akan dibagikan.

"Kalau situasi di Kampar sampai Juli masih ada (corona), apa boleh buat," kata Gubri.

Ditegaskannya, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejatinya bukanlah hal yang ditakutkan dan tidak akan menguras anggaran yang besar.

"Anggaran dari pusat banyak sekali yang dialokasikan ke warga miskin dan warga terdampak. Yang dikhawatirkan habis biaya. Tak akan habis biaya," tutur mantan bupati Siak ini.

Menjawab itu, Sekda Kampar menerangkan bahwa Pemkab Kampar sebenarnya pada tahun lalu sudah menganggarkan dana untuk bantuan tanggap darurat sebesar Rp2,5 miliar. Dengan adanya wabah Covid-19, melalui pergeseran anggaran, kini dianggarkan menjadi Rp10 miliar.

"Itu sudah standby dananya," katanya.

Ia pun menambahkan bahwa dana ini sudah dititipkan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan selain itu ada dana bantuan pangan sebanyak Rp6 miliar. Disamping itu ditambah kegiatan sosial dari dana Pemprov Riau dan pusat. Dengan begitu, imbuhnya, dana yang siaga sebanyak Rp16 miliar jika pada bulan Juli dan seterusnya masih terjadi wabah Covid-19 atau situasi ini berkepanjangan.

Jawaban yang diberikan Yusri ini juga berkaitan pertanyaan Gubri tentang kesiapan keuangan Pemkab Kampar apabila bulan Juni dan seterusnya masih ada wabah corona. Sementara menurut Gubri, Pemprov Riau tak ada lagi dana untuk itu.

"Kalau kami provinsi jelas tak ada duit lagi. Ini satu triliun lebih yang akan diperbaiki. Kalau Bapak mampu, tak masalah. Bikin surat pertanggungjawaban sehingga kami tak dipermasalahkan nanti," beber Gubri.

Di sisi lain, ia pun meminta Pemkab Kampar melakukan perhitungan yang benar karena pemerintah pusat hanya menyediakan anggaran bulan April, Mei, dan Juni. 
"Kalau terjadi Juli, Agustus mampu tidak Kampar anggarkan sendiri?" tanya Syamsuar.

Sekda Kampar menjawab, Pemkab Kampar sudah anggarkan bantuan untuk masyarakat, tidak hanya di OPD, tetapi juga di pemerintah desa.

"Contoh tanggap darurat desa Rp20 juta. Karena ada Covid, tambah 100 juta setiap desa. Itu yang standby dititipkan di desa, dengan total Rp36 miliar. Kami mengharapkan pengelolaannya bersungguh-sungguh sehingga bisa mengatasi beberapa bulan ke depan," ucap Sekda.

Mengenai data, ia mengungkapkan di Kampar ada 206.000 kepala keluarga dan sudah diusulkan ke pemerintah pusat sesuai surat Kementerian Sosial dan diakuinya telah diambil bantuan untuk 103.000 KK terdampak Covid-19. Sikap dan pertanyaan Gubri ini sempat dibahas beberapa orang yang hadir di aula kantor rumah dinas Bupati Kampar.

Beberapa sumber menyebut, saat giliran Kampar, Gubri menyampaikan pertanyaan yang cukup tajam dan banyak pertanyaan yang diajukan. Sementara itu, sebelum Gubri menyampaikan pertanyaan, Sekda Kampar yang didampingi Kapolres Kampar AKBP Mohammad Kholid melalui, Dandim 0301/KPR Letkol Aidil Amin, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Arizon pun menyampaikan soal sudah finalnya pergeseran anggaran di sejumlah OPD Kampar yang totalnya Rp41 miliar lebih. Sekda Kampar pun menyampaikan beberapa hal keputusan Pemkab Kampar terkait tata cara ibadah di bulan Ramadan.(rzt)