Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Proses penarikan mobil dinas milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang tak kunjung usai terus menuai sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun mobil itu diketahui masih dikuasai oleh mantan pejabat serta beberapa anggota DPRD Pekanbaru.

Menurut Koordinator Wilayah II KPK RI, Abdul Haris, Pemko Pekabaru sebaiknya menggandeng beberapa pihak lainnya apabila Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru tak mampu melakukan tugasnya.

"Jika cara persuasif tidak juga membuahkan hasil, mau tidak mau Pemko Pekanbaru harus mengambil langkah tegas, seperti melibatkan pihak kejaksaan atau juga kepolisian,” ucapnya, Senin (5/8/2019).

Diterangkannya, langkah itu dapat diambil Pemko Pekanbaru untuk memberikan rasa aman dalam penarikan mobil dinas yang hingga kini masih dikuasai mantan pejabat dan oknum anggota DPRD Pekanbaru tersebut.

“Kejaksaan lebih paham dan bisa menjelaskan regulasi yang berlaku. Bahkan, jika terpaksa mantan pejabat yang menguasai kendaraan dinas, bisa dipidanakan,” tegasnya.

Di samping itu, demi mencegah susahnya penarikan mobil dinas, ia menyarankan agar seluruh pejabat Pemko Pekanbaru ke depannya dapat menandatangani surat perjanjian tertulis.

“Nantinya dalam surat perjanjian ini lebih ditekankan lagi kendaraan dinas wajib dikembalikan ketika sudah tidak menjabat,” paparnya.

Beberapa unit mobil dinas milik Pemko Pekanbaru diketahui sejauh ini masih belum dikembalikan oleh beberapa orang mantan pejabat. Bahkan, beberapa waktu lalu, salah seorang mantan anggota DPRD Pekanbaru secara nekat berani membawa kembali mobil dinas yang sebelumnya telah ditarik oleh Satpol PP Pekanbaru.(rzt)