Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Dampak besar terhadap perekonomian dirasakan oleh masyarakat akibat kebijakan maskapai penerbangan untuk menaikkan tarif penerbangan dan juga penghapusan bagasi gratis. Adapun efek yang tampak, misalnya naiknya tarif jasa ekpedisi dan pengiriman, pembatalan penerbangan, hingga penurunan omzet usaha yang berkaitan dengan pariwisata dan perjalanan.

Menurut Penasihat hukum Asosiasi Perusahan Jasa Pengiriman Ekpsres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Riau, Bambang Rumnan, pemerintah harus segera melakukan intervensi terhadap kondisi tersebut. Ia menegaskan, walau secara hukum kenaikan tarif itu dibolehkan, tetapi pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat.

“Dalam kondisi ini, banyak usaha kecil masyarakat yang mengalami kerugian. Bahkan, ada yang terpaksa menutup usahanya. Pemerintah harus segera mengambil kebijakan,” ujarnya, Kamis (14/2/2019).

Transportasi, imbuhnya, menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia. Karena itu, dalam menjaga kestabilan harga tarif transportasi, perlu ada intervensi pemerintah sehingga masyarakat bisa dilindungi hak dan usahanya.

“Kalau saat ini kami lihat masih dilepas saja ke pasar,” tuturnya.

Ia menyatakan, apabila dibandingkan dengan perusahaan besar, dampak kenaikan tarif itu tidak separah perusahaan kecil, misalnya Surat Muatan Udara (SMU) bagi perusahaan ekpedisi di Riau, tarifnya naik hingga 330 persen dari tarif biasa sehingga beberapa perusahaan terpaksa menghentikan sementara kegiatan usahanya karena tidak mampu menutupi kebutuhan.

“Perlu ada kebijakan yang pro terhadap usaha kecil. Jangan disamaratakan perusahaan besar dengan UKM,” tegasnya.

Lebih jauh, ia pun menyinggung rencana pertemuan Presiden Jokowi dengan Pertamina untuk membahas harga BBM yang diduga menyebabkan harga tiket mahal. Harapannya, pertemuan itu menghasilkan solusi yang dapat menggeliatkan lagi usaha terkait tarif penerbangan tersebut.(rzt)