Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Iuran BPJS Kesehatan akan dinaikkan dua kali lipat dari biasanya oleh pemerintah pusat. Kondisi itu dinilai akan memberatkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Syah Harrofie, dirinya berharap semua pihak untuk lebih bijak dalam menyikapi wacana kenaikan iuran BPJS tersebut.

Ia mengatakan hal itu karena melihat kenaikan iuran BPJS itu sudah dilakukan kajian yang panjang dengan berbagai pertimbangan, terlebih kebijakan ini adalah kebijakan nasional sehingga pemerintah daerah harus siap menerima.

"Kenaikan BPJS itu kebijakan nasional, tentu ada pertimbangan oleh Menteri Keuangan karena dulu kan sempat muncul istilah BPJS bangkrut," ucapnya, Kamis (29/8/2019).

Lantas, apakah Pemprov Riau akan memberikan subsidi kepada masyarakat miskin yang menjadi peserta BPJS? Ia menyebut pihaknya akan membahas terkait itu dengan kabupaten/kota, terlebih soal subsidi itu sebelumnya sudah dibahas, tetapi lantaran tidak ada data masyarakat miskin yang menjadi peserta BPJS, hingga saat ini belum bisa menganggarkannya.

"Soal itulah yang sudah pernah kami bahas, tapi kan data peserta BPJS miskin tak jalan dari kabupaten/kota," ujarnya.

Mantan Penjabat Bupati Bengkalis itu menambahkan, dulu sempat muncul wacana iuran BPJS untuk masyarakat miskin ditanggung oleh pemerintah daerah dengan sistem sharing budget dengan Pemerintah Provinsi Riau.

"Dulu ada rencana 50 persen dari kabupaten/kota, 50 persen dari Pemprov Riau, kemudian direvisi lagi, 75 persen dari provinsi dan 25 persen dari kabupaten/kota, tapi itu juga tidak jalan," tutupnya.(rzt)