Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Status siaga darurat banjir dan longsor di Provinsi Riau ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau setelah ratusan desa terendam banjir di wilayah Bumi Lancang Kuning. Status itu ditetapkan hingga 11 hari ke depan, mulai 20-31 Desember 2019.

"Terhitung hari ini sampai 31 Desember, kami tetapkan status siaga darurat banjir dan longsor. Riau ini termasuk provinsi rawan banjir dan longsor sebab kami ada empat sungai besar," ucap Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid, dalam rapat di kantor Gubernur Riau, Jumat (20/12/2019).

Saat ini, imbuhnya, terdapat 216 desa dari enam kabupaten/kota di Provinsi Riau terendam banjir. Keenam daerah itu, yakni Rokan Hulu, Kampar, Rokan Hilir, Pelalawan, Kuansing, dan Indragiri Hulu. Diakuinya, pihaknya sudah mengetahui penyebab terjadinya banjir dan longsor di Riau setiap tahunnya.

"Banjir dan longsor di Riau ini karena faktor penggundulan hutan sehingga tidak ada penahan dan serapan air hujan. Karena itu, air dengan bebas masuk sungai dan akhirnya meluap ke permukiman masyarakat," jelasnya.

Terlebih, sambungnya, penyebab banjir di di Riau juga disebabkan penggundulan hutan di wilayah hulu PLTA Koto Panjang Kampar.

"Tak hanya itu, drainese tanpa AMDAL, tanah tertutup semen, saluran pemukiman tersendat, termasuk dibukanya pintu PLTA Koto Panjang Kampar," paparnya.

Oleh sebab itu, ia pun menyatakan bahwa pihak BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Riau bersama TNI/Polri saat ini terus melakukan persiapan matang untuk melakukan antisipasi terjadinya banjir.

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk antisipasi terjadinya banjir. Kalau terjadi banjir, segera sampaikan ke petugas setempat sehingga kami bisa dengan cepat melakukan penanggulangan banjir longsor. Kami dari awal sudah berkomitmen dan siaga untuk cepat menanggulangi korban banjir sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat. Sejauh ini, kami sudah dirikan posko pengungsian dan dapur umum untuk korban banjir," tutupnya.(rzt)