Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir.

(RIAUHITS.COM) MERANTI - Semua kepala desa (Kades) di Kabupaten Kepulauan Meranti diingatkan untuk tidak hanya menuntut hak saja, tetapi harus segera menyelesaikan kewajiban, membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (ADD) yang telah disalurkan pemerintah pada tahun 2019. Hal itu disampaikan oleh Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi terkait persoalan ADD triwulan keempat di Kepulauan Meranti yang belum disalurkan.

Ia menegaskan, setiap Kades harus memahami bahwa pada tahun lalu, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan RI, tidak menyalurkan dana bagi hasil untuk Kepulauan Meranti. Adapun jumlahnya pun sangat banyak, kurang lebih Rp86 miliar.

"Mungkin bagi daerah kaya, ini tak seberapa, tapi bagi kami yang keuangannya pas-pasan, Rp86 miliar itu cukup siginifikan," ucapnya.

Akibat tidak disalurkan DBH untuk Kepulauan Meranti sebesar Rp86 miliar itu, sambungnya, tentu mengganggu jalannya penyaluran dana, baik ke pemerintah desa ataupun kepada beberapa SKPD yang terlambat mengajukan proses pencairan dananya. Diakuinya, Pemkab sudah menganggarkan rata-rata ADD untuk tiap desa sebesar Rp600 juta.

Adapun pada tahun lalu, rata-rata Rp400 juta untuk tiap desa sudah disalurkan, sementara sekitar Rp200 juta untuk desa di Kepulauan Meranti belum disalurkan yang merupakan dampak dari tidak ditransfer DBH Kepulauan Meranti oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp86 miliar itu.

"ADD yang Rp400 juta itu harus dilaporkan SPJ-nya. Camat tolong tekankan ini ke kepala desa, jadi tidak hanya menuntut alokasi mereka yang belum disalurkan, tetapi juga harus bertanggungjawab terhadap anggaran yang sudah disalurkan," imbaunya.(rzt)