Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Selama 70 hari masa kampanye, Bawaslu Riau sudah memproses 105 pelanggaran pemilu di 9 kabupaten/kota se-Riau. Hal ini diungkap oleh Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan. Disampaikannya, Bawaslu Kabupaten/Kota se Riau sudah menindak dugaan pelanggaran yang terjadi dalam 2 tahapan, yakni tahapan pencalonan dan tahapan kampanye.

Adapun jumlah pelanggaran yang diproses oleh Bawaslu se-Riau sebanyak 105, yang bersumber dari temuan pengawas sebanyak 70 kasus dan laporan masyarakat sebanyak 35 kasus. Dari 105 pelanggaran ini, kasus netralitas ASN menduduki posisi teratas.

“Total dugaan pelanggaran yang diproses oleh Bawaslu se-Riau sebanyak 105 pelanggaran yang bersumber dari temuan sebanyak 70 kasus dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pengawas pemilu sebanyak 35 kasus, kasus netralitas ASN teratas," ucapnya.

Ia menerangkan, dari 70 kasus temuan ini, kasus terbanyak berada di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah kasus sebanyak 18. Kasus terbanyak kedua berada di Kabupaten Pelalawan dengan jumlah kasus sebanyak 17 kasus, sementara jumlah temuan terendah terdapat di Kabupaten Bengkalis, dengan 3 kasus.

Sementara itu, untuk 35 laporan yang bersumber dari aduan masyarakat, Bawaslu se-Riau mencatat dengan rincian 7 laporan di Kota Dumai, 6 Laporan di Kabupaten Kuantan Singingi, 5 laporan di Kabupaten Indragiri Hulu, 4 laporan di Kabupaten Bengkalis dan Siak, 2 laporan di Kabupaten Rokan HIlir dan Kabupaten Kuantan Singingi, dan 1 laporan di Kabupaten Rokan Hulu dan Meranti.

Ditambahkannya, menurut hasil pengawasan Bawaslu se-Riau, terkait penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, penertiban sudah mencapai angka 100% yakni sebanyak 9.519 APK. Dengan rincian jumlah APK yang ditertibkan tertinggi berada di Kabupaten Rokan Hilir dengan Jumlah APK sebanyak 4.006 APK.

Kemudian Kabupaten Bengkalis dengan jumlah APK sebanyak 1.618, sedang jumlah APK yang ditertibkan terendah berada di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 257 APK dan Kota Dumai sebanyak 310 APK. Untuk Kabupaten Rokan Hilir, jumlah APK terbanyak yang ditertibkan merupakan APK dari pasangan calon (Paslon) Afrizal-Sulaiman dengan jumlah APK sebanyak 1.268 APK.

Untuk Paslon Asri Auzar-Fuad Ahmad jumlah APK yang ditertibkan sebanyak 946 APK. Lanjut, paslon Cutra Andika-M.Rafik jumlah APK yang ditertibkan sebanyak 897 APK, dan Paslon Suyatno-Jamiluddin sebanyak 895 APK. Pada penertiban APK di Kabupaten Bengkalis, jumlah APK terbanyak milik paslon Indra Gunawan-Syamsu dengan jumlah APK sebanyak 426 APK.

Lalu APK Paslon Abi Bahrun-Herman sebanyak 420 APK. Untuk Paslon Kasmarni-Bagus Santoso jumlah APK yang ditertibkan sejumlah 414 APK  dan APK Paslon Rizal Kaderismanto-Sri Barat (Iyet) jumlah APK yang ditertibkan sebanyak 358 APK.

Dikatakan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Neil Antariksa, terhadap paslon yang melanggar kampanye, Bawaslu se-Riau sudah mengeluarkan sebanyak 26 surat peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sejak 26 September sampai 5 Desember 2020, dengan rincinan Paslon Sukiman-Indra Gunawan dari Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 5 surat peringatan, paslon Hafith Syukri-Erizal dari Kabupaten Rohul sebanyak 4 surat, paslon Said Arif Fadilla-Sujarwo sebanyak 3 surat.

Untuk pelanggaran kampanye yang sudah dibubarkan oleh pihak kepolisian dibantu oleh pengawas pemilu di lapangan sebanyak 5 kali dengan rincian paslon Nurhadi-Toni Sutianto dari Kabupaten Inhu terjadi di Kecamatan Lirik, Paslon Andi Putra-Suhardiman Amby dari Kabupaten Kuantan Singingi dibubarkan karena jumlah peserta kampanye melebihi dari 50 orang yang bertempat di Kecamatan Singingi Hilir.

Berikutnya, paslon Kaderismanto-Sri Barat alias Iyet Bustami dari Kabupaten Bengkalis dibubarkan lantaran melakukan kegiatan Kampanye berupa penyebaran bahan kampanye di Kecamatan Pinggir oleh Tim Pemenangan tanpa STTP.

"Terakhir, paslon Asri Auzar-Fuad Ahmad dari Kabupaten Rokan Hilir dan Paslon Afrizal Sintong-H Sulaiman dari Kabupaten Rokan Hilir terpaksa dibubarkan karena melaksanakan kampanye tanpa STTP," tuturnya.(rzt)