Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Penggeledahan terkait proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis kembali dilanjutkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru, penggeledahan dilakukan di rumah seorang kontraktor proyek itu.

"Hari ini KPK melanjutkan proses penggeledahan di rumah seorang kontraktor di Jalan Sudirman di Bengkalis," kata Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, Kamis (16/5/2019).

AKan tetapi, ia enggan membeberkan identitas kontraktor itu dan memastikan kalau penyidik KPK kini melakukan pengembangan perkara dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Bengkalis. Di samping itu, imbuhnya, dalam rentang Maret - Mei 2019, KPK pun sudah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi untuk melarang 3 orang bepergian ke luar negeri, yang berasal dari pihak kepala daerah ataupun swasta.

"Saat ini KPK sedang melakukan pengembangan perkara dugaan TPK proyek peningkatan jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih di Bengkalis. Informasi lebih lengkap tentang penyidikan baru ini akan disampaikan sore ini melalui Konferensi Pers di KPK," tutupnya.

Kemarin, KPK sudah menggeledah tiga lokasi di Bengkalis, yakni Kantor Bupati Bengkalis di Jalan Ahmad Yani, pendopo atau kediaman dinas bupati di Jalan Antara, dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bengkalis. Dari penggeledahan di tiga lokasi itu, tim mengamankan sejumlah tas koper berisi dokumen terkait anggaran proyek Jalan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Bengkalis tahun 2013-2015.

KPK pun sudah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini, yakni Kepala Dinas PU Bengkalis saat itu, M Nasir, sekaligus mantan Sekdako Dumai, dan Direktur Utama PT PT Mawatindo Road Construction (PT MRC) milik Hobby Siregar. Mereka pun sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Adapun M Nasir dan Hobby Siregar diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih sepanjang 51 kilometer dan lebar 6 meter. Tindakan merugikan negara sebesar Rp105 milar lebih.(rzt)