Kantor Bawaslu.

(RIAUHITS.COM) BANGKINANG - Pencegahan pelanggaran dalam semua tahapan Pilkada serentak 2020 akan dikedepankan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan, dalam kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Bawaslu dengan KASN tentang pengawasan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020, Rabu (17/6/2020).

Adapun pencegahan itu, imbuhnya, termasuk dalam pencegahan soal membangun komitmen agar jajaran birokrasi ASN dapat netral di dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada tahun 2020. Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar, Edwar SS MIP juga mengikuti kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Bawaslu dengan KASN ini melalui zoom meeting video conference dari Kantor Bawaslu Kabupaten Kampar, Jalan HR. Soebrantas, Bangkinang.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini diketahui dilakukan oleh Ketua Bawaslu Abhan dan Ketua KASN, Agus Pramusinto. Abhan dalam kesempatan itu menyebut, tahapan Pilkada ini banyak tantangan dan perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk KASN. Di sisi lain, ia pun mengapresiasi KASN terkait tidak lanjut kajian yang diteruskan Bawaslu ke KASN.

“Harapan kami, perjanjian kerja sama ini menjadi langkah awal dalam upaya pencegahan netralitas ASN dan KASN dapat memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti melakukan aktivitas politik agar dapat membuat efek jera kepada ASN lainnya,” ucapnya.

Menurut Ketua KASN, Agus Pramusinto, hingga 15 Juni 2020, sudah ada pelanggaran 369 pegawai ASN.

"Apa yang dilaporkan oleh Bawaslu, akan kami proses," tuturnya.

“Di level birokrasi, kami membutuhkan ASN yang netral sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan aparatur negara itu betul-betul bisa profesional. Karena itu, kami sejak awal harus mencegah,” imbuhnya.(rzt)