Gedung DPRD Riau.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur digelar oleh Komisi III DPRD Riau, Rabu (13/11/2019). Adapun kunjungan itu langsung diterima oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang beserta anggota Komisi II lainnya. Menurut Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi dalam kunjungan itu pihaknya membahas tindak lanjut rencana pembentukan kesepahaman kerjasama dalam memperjuangkan revisi UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ke DPR RI.

DPRD Riau sendiri sebelumnya mengakui akan menggandeng 6 daerah penghasil sawit agar dana bagi hasil menguntungkan untuk daerah. Disampaikan Husaimi Hamidi mereka disambut baik oleh Komisi II DPRD Kaltim dan mereka berencana akan saling bahu-membahu merangkul provinsi lain untuk dapat bersama-sama memperjuangkan Dana Bagi hasil CPO agar dapat dirasakan dampaknya untuk pembagunan daerah.

"Dari hasil kunjungan kami hari ini, mereka (Komisi II DPRD Kaltim) merespons positif rencana yang kami sampaikan. Mereka sepakat bergabung dan berbagi tugas untuk menyuarakan rencana ini di berbagai provinsi," jelasnya.

Sebelumnya, kata dia lagi, rencana itu sudah pernah diusulkan oleh Dinas Perkebunan Riau, tetapi belum ada kelanjutan serius.

"Sudah pernah ada rencana ini sebelumnya, namun restribusinya tidak berjalan. Oleh sebab itu, kami ingin memperjuangkan agar UU sebelumnya direvisi agar kami bisa cepat bergerak untuk mengumpulkan sumber PAD untuk daerah-daerah penghasil CPO seluruh Indonesia," papar Anggota DPRD Dapil Rohil ini.

Langkah itu sendiri diambil untuk membantu Pemprov Riau dalam meningkatkan pendapatan daerah karena selama ini Riau sudah terlalu banyak mengalami kerugian kerusakan lingkungan yang cukup parah akibat banyak berdirinya kebun-kebun kelapa sawit, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pencemaran udara, dan semacamnya.(rzt)