Gedung DPRD Riau.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Alat kelengkapan DPRD Riau sejauh ini belum terbentuk. Saat ini, untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Riau 2020, Pemerintah Provinsi Riau masih menunggu hal tersebut dibentuk.

“RAPBD 2020 prosesnya masih jalan, sekarang kami masih menunggu dewan menyiapkan komisi dan fraksi. Untuk angkanya belum tahu lagi, tergantung pembahasan di dewan nanti,” kata Gubernur Riau, Syamsuar.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Syahrial Abdi, pembahasan RAPBD di tingkat provinsi hanya menunggu kesiapan dari dewan. Ranperda harus dibahas bersama Banggar Dewan.

“Kami sudah masukkan Ranperda kepada DPRD dan kami menunggu terbentuk AKD (Alat kelengkapan Dewan) dan Banggar," tuturnya.

Harapannya, AKD DPRD Riau secepatnya terbentuk agar pembahasan cepat selesai sebab sesuai dengan aturan, penyerahan APBD ke Mendagri paling lambat akhir November 2019.

“Kami berharap batas waktu penyerahan Ranperda itu tanggal 30 November untuk dievaluasi oleh Mendagri,” tuturnya.

Ditanyakan soal APBD kabupaten/kota yang telah menyerahkan ke Pemprov Riau untuk di evaluasi, ia menyebut baru satu daerah yang telah diteken oleh Gubernur Riau. Sementara itu, daerah lain baru membahasnya bersama DPRD untuk selanjutnya diserahkan ke Pemprov.

“Yang sudah selesai dievaluasi itu Kota Pekanbaru. Satu lagi yang sudah menyerahkan Rokan Hilir. Mungkin minggu depan selesai. Untuk batas akhir penyerahan APBD Kabupaten Kota sama, tanggal 30 November,” papar mantan Pj Bupati Kampar itu.

Di sisi lain, menurut Anggota DPRD Riau, Indra Gunawan Eet yang dipilih Golkar untuk menjadi Ketua DPRD Riau, pihaknya masih menunggu SK penetapan sebagai Ketua DPRD Riau defintitif sebab untuk menetapkan AKD DPRD Riau, juga harus menunggu pimpinan dewan definitif.

“Kami juga menunggu SK dan pelantikan ketua definitif. Setelah dilantik, baru ditetapkan AKD. Saya juga berharap SK dari Mendagri dalam satu dua hari ini keluar agar kami bisa menyelesaikan APBD Riau 2020,” ucapnya.

Ia menyebut, perlu percepatan dalam mengesahkan APBD Riau 2020.

“Untuk mempercepatnya kami juga meminta agar Sekwan juga menjemput bola meminta agar SK penetapan Ketua DPRD diteken sehingga APBD bisa disahkan tepat waktu,” tuntas politisi Partai Golkar itu.(rzt)