Kantor Gubernur Riau.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Kekecewaan terhadap Pemprov Riau yang dinilai lambat dalam memasukkan Ranperda Konversi Bank Riau Kepri Syariah dilontarkan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampeperda) DPRD Riau, Ma'mun Solikhin. Ia menyebut, ranperda ini baru masuk ke Bapemperda pada September lalu, padahal mestinya sudah dimasukkan pada awal tahun.

"Kami sayangkan usulan Ranperda ini baru dimasukkan di penghujung tahun, padahal sosialisasi konversi itu sudah dilaksanakan panjang. Saya tentu sebagai ketua Bapemperda tersinggung juga. Sudah sosialisasi, kok tak ada percepatan itu? Kepedulian terhadap payung hukum ini lemah," katanya, Senin (16/11/2020).

Ia bahkan menyatakan bahwa tafsiran dari para anggota Bapemperda, Pemprov Riau ketika perlu saja baru mendekat ke DPRD. Saat tidak perlu, tidak peduli.

"Makanya saya sedih juga kalau dari BRK tampaknya punya semangat yang besar biar selesai konversinya itu karena dengan syarat yang begitu panjang, tapi ya harus ada sinergitas juga dengan Pemprov bagaimana menggesanya," tuturnya.

Sejatinya, kata dia lagi, terdapat dua Perda yang diharapkan, yaitu Perda konversi dan Perda penyertaan modalnya.

"Yang ini (konversi) belum selesai, sudah ngegas lagi (penyertaan modal). Nah, Ranperda Penyertaan modal ini baru sampai di meja Bapemperda jam 8 pagi ini," ungkap Bendahara DPD PDIP Riau ini.

Ditambahkannya, direksi BRK dan jajarannya memang dinilai cukup gesit. Buktinya, saat diundang, lengkap jajaran yang datang untuk memaparkan. Sementara itu, terkait target konversi BRK ke syariah yang akan dimulai pada semester awal tahun 2021, apakah terkejar pembahasan Perda, ia menerangkan bahwa kendati kepepet, tetapi dapat selesai.

"Nanti di Pansus, saya pikir sudah dibekali dengan berbagai informasi, bisa cepat. Jadi, ranperdanya masuk di tahun 2020, tapi selesainya di awal 2021," tutupnya.(rzt)