Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Pertumbuhan ekonomi Riau meningkat pada angka 5,13 persen dengan dibuktikan seluruh bantuan pemerintah untuk penanganan ekonomi sudah bergerak. Demikian disampaikan oleh Tim Asistensi Percepatan Realisasi APBD Riau, Kabupaten/Kota dan Pemulihan Ekonomi Nasional Riau.

"Artinya, sektor ekonomi kami sedang berjalan dan ini dibuktikan dengan seluruh bantuan pemerintah untuk penanganan ekonomi sudah bergerak, di mana sampai triwulan III ini, seluruh bantuan pemerintah sudah bergerak," ucap Ketua Tim Asistensi Percepatan Realisasi APBD Riau, Kabupaten/Kota dan Pemulihan Ekonomi Nasional Riau, Syahrial Abdi.

Diterangkannya, pada 19 Juli lalu, seluruh Forkompinda Riau dan kabupaten/kota telah mendapat arahan dari Presiden dan secara tegas diminta untuk memastikan bahwa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19 agar seluruh sumber daya kemampuan yang ada, terutama yang berkaitan dengan APBN, APBD provinsi, dan kabupaten/kota pada sementer II, harus berjalan dengan baik. 

"Kami telah berupaya melakukan asistensi untuk APBD kabupaten/kota dengan komunikasi awal, memastikan kemampuan serapan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota. Serapan APBD itu terhitung sejak tanggal 31 Juli 2021 lalu," jelasnya.

"Setelah dilakukan asistensi, hasilnya cukup menggembirakan. Pergerakan APBD kabupaten/kota itu mendekati rata-rata di angka 40 sampai 50 persen," tuturnya.

Asisten III Setdaprov Riau ini menambahkan, dengan percepatan pemulihan ekonomi dan mempercepat proses belanja modal Semester II Tahun 2021 ini, pihaknya memastikan anggaran terserap di beberapa sektor sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Selanjutnya, kami berharap asistensi yang dilakukan secara langsung ke masing-masing kabupaten/kota. Untuk asistensi ini Pak Gubernur telah melimpahkan tim yang terdiri dari unsur kepolisian daerah, kejaksaan, dan unsur dari pengawas, yakni BPKP Riau dan seluruh OPD yang terkait fungsi asistensi ini," urainya.

Adapun pihaknya juga sudah mencoba mengombinasikan dan menyatukan data untuk memastikan bahwa gambaran pemulihan ekonomi di Provinsi Riau bisa mencerminkan sinergi antara APBN dan APBD. Misalnya, kegiatan APBN yang langsung dilaksanakan Kementerian, outputnya berubah dari kinerja fisik ke padat karya. 

"Pada sasaran akhirnya bagaimana tenaga kerja bisa terserap lebih banyak. Program-program seperti ini juga disinkronkan dengan kegiatan-kegiatan daerah," terangnya. 

Di samping itu, diakuinya bahwa pihaknya sudah koordinasi Kanwil Dirjen Pembendaharaan Riau, BPKP, Bulog, dan PT Pos Indonesia untuk memastikan batas akhir pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sosial Pangan (BSP) untuk masyarakat Riau dengan jumlah pagu sebasar 3.156.200 kilogram dari Bulog sudah tersalurkan ke PT Pos dan sudah distribusikan ke masyarakat kabupaten/kota se-Riau, di antaranya penyaluran KPM-PKH dan KPM-BST. 

"Ini juga menjadi daya ungkit untuk menumbuhkan daya beli masyarakat sehingga perekonomian juga bisa berjalan dengan baik," sebutnya.

Lebih jauh, diungkapnya bahwa untuk serapan Kartu Prakerja tahun 2021, ada sebanyak 72.617 ribu pekerja, dengan nilai Rp257,11 miliar.  

"Artinya, kalau tahun 2020 kami sudah menyerap 151,261 perkerja, jika ditotal serapan kartu Prakerja 223.878 pekerja yang sudah mendapat bantuan kartu Prakerja, sampai saat ini penyaluran kartu Prakerja sudah angka ke 17. Artinya, sudah 17 kali pendistribusian kartu Prakerja di Riau. Ini juga secara tidak langsung menumbuhkan daya beli masyarakat," tuntasnya.(rzt)