Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mendata ulang seluruh reklame yang ada di Pekanbaru setelah dipotongnya sebanyak 83 pohon dengan berbagai jenis yang ada di Jalan Tuanku Tambusai yang diduga terkaitan dengan keberadaan papan reklame.

"Ini semua papan reklame harus didata lagi agar tahu mana yang memiliki izin dan mana yang tidak berizin dan setelah didata, Pemko harus surati pemiliknya. Kami minta penertiban reklame jenis bando akhir bulan ini sudah selesai," ucap Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla, Selasa (27/10/2020).

Satpol PP Kota Pekanbaru sejauh ini masih belum melakukan pemotongan tiang reklame ilegal yang ada di Kota Pekanbaru, khususnya tiang reklame jenis bando yang jelas-jelas dilarang. Adapun pelarangan tersebut telah tertera pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Pada Pasal 18 berbunyi bahwa konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh melintang di atas jalan. Dikatakn Roni, Pemko Pekanbaru harus menyelesaikan pendataan seuruh papan reklame yang ada di Pekanbaru hingga akhir tahun.

"Dan jika ada yang ilegal, awal tahun Pemko Pekanbaru bisa langsung menertibkan papan reklame yang ilegal tersebut," tutur politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini. 

Ia menerangkan, dalam hal ini wali kota Pekanbaru diminta untuk tegas menertibkan papan reklame yang tidak memiliki izin agar papan reklame itu tidak merusak wajah Kota Pekanbaru, sebagaimana halnya dengan sengaja menebang pohon dengan tujuan agar papan reklame terlihat jelas.

"Jangan hanya sekadar wacana atau omongan. Kami minta ketegasan. Kami minta wali kota untuk menertibkan seluruh papan reklame ilegal yang ada di Pekanbaru sampai dengan akhir bulan ini," tuntasnya.(rzt)