Kantor Bupati Rokan Hulu.

(RIAUHITS.COM) PASIR PENGARAIAN - Pemangkasan Dana transfer Pusat Ke Kaputen Rokan Hulu Sebesar Rp242 miliar dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI. Hal itu sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 35 tahun 2020.

Pemangkasan dana ratusan miliaran itu kian membuat pusing Pemkab Rohul di tengah adanya kewajiban pembayaran hutang tunda bayar kegiatan 2019 serta upaya dalam penanganan pandemi Covid-2019 di negeri Seribu Suluk. Namun, di tengah situasi anggaran ini, Pemkab Rohul tetap berupaya maksimal agar anggaran penanganan Covid-19 tetap tersedia.

Menurut Sekda Rohul, Abdul Haris, Pemkab Rohul saat ini sudah selesai melakukan penggeseran anggaran tahap kedua. Penyusunan pergeseran anggaran ini dilakukan setelah melakukan penyeseuaian terhadap kebijakan pemangkasan anggaran transfer pusat ke daerah.

“Pada Tanggal 23 April Pemkab Rohul sudah melakukan penggeseran anggaran tahap kedua menyikapi Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Mendagri. Kami sudah siapkan anggaran Rp29 miliar dalam pos Biaya Tak Terduga (BTT) sebagai dana standby jika sewaktu-waktu dibutuhkan penanganan medis maupun dampak ekonomi yang di timbulkan,” ucapnya.

Disampaikannya, penggunaan anggaran ini bakal difokuskan pada tiga jenis tindakan, yakni tindakan penanggulangan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan eelaksasi ekonomi yang memungkinkan dilakukan pemerintah daerah. Soal realisasi penggunaan anggaran tahap I sebesar 12,6 miliar, ia menyebut dana ini memang hanya dikhususkan untuk pelayanan di Dinas Kesehatan meliputi Puskesmas, pengadaan APD dan obat-obatan, biaya operasional penanganan PDP, dan pasien positif Covid-19.

“Tahap pertama sudah berjalan. Namun, dalam hal pengguanaan anggarannya, tidak langsung digunakan seluruhnya karena Covid-19 ini adalah pandemi yang tidak bisa diprediksi sampai kapan dan seluas apa penyebarannya sehingga dibutuhkan anggaran yang standby. Jika dibutuhkan OPD yang melakukan pelayanan bisa memanfaatkan anggaran yang tersedia," bebernya.

Dalam pergeseran anggaran tahap I, sambungnya, Pemkab Rohul pun sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp200 juta untuk operasional beberapa kegiatan di beberapa OPD, termasuk penyiapan dan operasional 8 Posko di seluruh perbatasan Rohul, baik provinsi maupun kabupaten tetangga.

“Jadi, jika ada penilaian akselerasi kami lamban, kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Bencana ini dihadapi seluruh kabupaten kota di Riau dan harus kami maklumi karena bencana ini baru pertama kali terjadi di negara kami. Kami harus benar-benar mempedomani dan menyeseuaikan regulasi yang sangat banyak sehingga nanti apa yang dilakukan benar-benar melayani kebutuhan masyarakat dan sesuai regulasi,” tuntasnya.(rzt)