Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) SIAK - Masih maraknya usaha walet di tempat yang terlarang membuat Ketua DPRD Kabupaten Siak, Azmi, mengaku geram. Menurutnya, para pengusaha walet tidak mengindahkan aturan Perda yang telah ditetapkan.

"Kami minta pihak yang berwenang melakukan penindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Padahal, imbuhnya, sudah ada Perda yang mengatur mengenai tata letak usaha walet. Ditambah lagi, status kota Siak sebagian besar wilayah strategisnya termasuk dalam kawasan kota pusaka sehingga penangkaran walet tidak dibenarkan di tengah kota.

"Seharusnya pengusaha walet sudah lama memindahkan penangkaran waletnya sesuai izin yang telah ditetapkan," tutur politikus Partai Golkar ini.

Sebelumnya, banyak masyarakat yang mengeluh terhadap penangkaran burung walet yang berada di tengah-tengah kota Siak. Mereka mengaku terganggu dengan suara kaset pemanggil burung walet. Menanggapi itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tarukim Kabupaten Siak, Irving Kahar mengatakan, untuk melakukan usaha penangkaran walet, harus memenuhi berbagai aspek, seperti keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan.

"Makanya harus ada izin dari tetangga. Kalau menyalahi aturan ya harus ditertibkan, apalagi Siak menuju Kota Pusaka Warisan Dunia. Jadi, tidak dibenarkan ada penangkaran walet dan itu harus benar-benar diperhatikan," katanya.

Bangunan ruko untuk penangkaran walet, sambungnya, tidak dibenarkan ditempati orang. Adapun banguna tersebut juga harus berada pada radius 100 meter dari pemukiman agar kenyaman antar sesama dapat terpelihara.

"Dan tidak boleh ruko untuk walet di bawahnya juga untuk usaha lainnya. Itu juga menyalahi izin yang dibuat, ditambah lagi suara kasetnya itu kan bising, apalagi dekat dengan tempat ibadah, kan bisa menggangggu," tegasnya.(rzt)