Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Dari total luasan lahan di Riau, luas lahan gambut mencapai 4,9 juta hektare atau 64 persen. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Mamun Murod, dengan lahan gambut seluas itu, perlu kerja ekstra dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.

"Lahan gambut di Riau sangat luas, lebih kurang 4,9 juta hektare atau 64 persen dari total luasan lahan di Riau. Dengan luas lahan gambut ini, tentu akan sulit melakukan pengendalian jika sudah terjadi kebakaran. Kemudian membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, baik itu untuk penanganan hingga pemulihan fungsi gambut itu sendiri," ucapnya, Jumat (6/8/2021).

Padahal, ia menilai, dalam penanganan kebakaran lahan gambut Provinsi Riau sudah dibantu oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

"Sering kami menerima terima pertanyaan, kan sudah ada BRG, tapi kebakaran masih terjadi? Ini karena luasan lahan gambut di Riau memang sangat luas. Jadi, upaya pencegahan dan penanganan harus kerja ekstra," tuturnya.

Ia menambahkan, saat ini sudah ada 59 Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang masuk dalam daftar intervensi. Dari jumlah itu, baru 16 KHG yang masuk dalam intervensi oleh BRG.

"Artinya, di Riau masih banyak KHG yang membutuhkan tindakan intervensi untuk pemulihan gambut agar berfungsi sebagaimana mestinya," imbuhnya.

Di samping lahan gambut, masalah kebakaran pun disebabkan oleh perambah yang ingin menguasai kawasan hutan.

"Kasus seperti sudah terjadi di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Ada indikasi dari sekelompok masyarakat membakar lahan sehingga diharapkan itu bisa dijadikan keterlanjuran. Kemudian mereka membangun kebun baru, tapi indikasi ketelanjuran sudah tidak kami ditolerir lagi. Inilah salah satu persoalan yang kami hadapi di lapangan," urainya.

Ada beberapa usulan, sambungnya, yang harus dilakukan dalam upaya memaksimalkan pencegahan Karhutla di Provinsi Riau. Pertama, optimalisasi fungsi sekat kanal, sumur bor dengan sistem silvo fishery di sekat kanal. Kedua, beberapa daerah menjadikan kanal sebagai jalur transportasi sehingga perlu di pikirkan jenis sekat kanal yang dibangun cocok untuk kondisi ini dengan sisten buka tutup.

Ketiga, sekat kanal yang sudah dibangun di Riau pada tahun 2017-2018 sudah banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan dengan pembangunan sekat kanal permanen. Keempat, studi kasus di Desa Sungai Tohor, Kepulauan Meranti, di mana sebelum sekat kanal dilakukan, hampir setiap tahun terjadi Karhutla di daerah tersebut. Akan tetapi, sejak dibangunnya sekat kanal, Karhutla tak muncul lagi.(rzt)