Gubernur Riau, Syamsuar.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 sedianya akan dihelat oleh sembilan kabupaten/kota di Provinsi Riau. Akan tetapi, persoalan virus Corona (Covid-19) membuat pelaksanaan Pilkada serentak ditunda, sebagaimana berdasarkan hasil kesepakatan DPR dan Pemerintah Pusat.

Oleh sebab itu, akan terjadi kekosongan sembilan jabatan bupati/walikota di Riau, yakni wali kota Dumai, bupati Rohil, Rohul, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, Pelalawan, Inhu, dan Kuansing. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menegaskan siap menjalankan kebijakan ini.

"Kalau (Pilkada serentak 2020) ditunda, kami ikuti saja," ucapnya, Kamis (2/4/2020).

Mantan bupati Siak ini bahkan menyatakan siap menunjuk pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Riau setara asisten, kepala dinas, kepala badan, dan kepala biro menjadi Penjabat (Pj) bupati/wali kota.

"Siap (menujuk Pj), kan hanya sembilan (bupati/wali kota). Kami tinggal menugaskan kepala dinas dari eselon II Pemprov Riau. Tidak ada masalah soal itu," tuturnya.

Lantas, anggaran Pilkada serentak di sembilan kabupaten/kota se-Riau bakal dialihkan untuk penanganan percepatan Covid-19? Syamsuar menyinggung soal usulan DPR.

"Untuk anggaran Pilkada serentak yang akan dialihkan itu, baru usulan Komisi II DPR RI. Kalau tidak jadi dialihkan, rata-rata setiap kabupaten/kota anggaran Pilkada hanya Rp50 miliar. Boleh dicek di kabupaten/kota anggaran untuk Pilkada yang di atas Rp50 miliar," tuntasnya.(rzt)