Kantor BPS Riau.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Pada triwulan II tahun 2020, perekonomian Riau turun sebesar 3,22 persen. Adapun kontraksi pertumbuhan terjadi pada sebagian lapangan usaha yang umumnya bergerak di bidang jasa, sementara pertumbuhan positif terjadi pada sebagian lapangan usaha yang lain.

"Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,07 persen, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 11,43 persen, dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,31 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik Riau, Misfaruddin, Rabu (5/8/2020).

Disampaikannya, struktur perekonomian Riau dari sisi produksi triwulan II-2020 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yakni Industri Pengolahan (29,22 persen), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (27,53 persen), dan Pertambangan dan Penggalian (15,65 persen).

"Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Riau triwulan II-2020, Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Pertambangan dan Penggalian menjadi sumber kontraksi pertumbuhan tertinggi masing-masing sebesar 2,23 persen dan 1,21 persen," jelasnya.

Ia menyatakan, struktur perekonomian Riau dari sisi produksi triwulan II-2020 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yakni Industri Pengolahan (29,22 persen), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (27,53 persen), dan Pertambangan dan Penggalian (15,65 persen).

"Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Riau triwulan II-2020, Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Pertambangan dan Penggalian menjadi sumber kontraksi pertumbuhan tertinggi masing-masing sebesar 2,23 persen dan 1,21 persen," paparnya.

Ekonomi Riau triwulan II-2020, imbuhnya, turun sebesar 4,49 persen jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal itu terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha.

"Pertumbuhan positif terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 17,08 persen, Real Estat sebesar 9,67 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 4,58 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,39 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,19 persen dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,26 persen," tuntasnya.(rzt)