Gedung DPRD Pekanbaru.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Sorotan terhadap tempat wisata kuliner yang ada di bundaran Tugu Keris yang berada di Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru, datang dari DPRD Kota Pekanbaru. Hal itu lantaran sejauh ini izin tempat wisata kuliner yang digandrungi muda-mudi itu belum jelas.

"Tugas pemerintah itu memberikan pembinaan, jadi tidak serta-merta melarang, tetapi dengan tempat yang tidak legal itu harus ditegaskan oleh Pemko Pekanbaru. Kalau bisa legal, dilegalkan kalau tidak bisa legal jangan dibiarkan. Intinya harus ada kejelasan," kata Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, Rabu (5/8/2020).

Disampaikannya, sejatinya tempat wisata kuliner yang buka setiap hari dari sore hingga tengah malam itu memiliki potensi yang sangat besar dari segi peningkatan ekonomi masyarakat. Namun, keberadaanya membuat pengendara terganggu sebab jalanan menjadi macet akibat badan jalan digunakan sebagai lahan parkir.

Apalagi, sambungnya, beberapa kalangan pun menanyakan kontribusi yang diberikan dari tempat wisata kuliner itu, khususnya dari segi pajak dan juga pendataan serta proses perizinan pedagang.

"Kalau sudah legal, ada hal-hal yang bisa digali potensinya, seperti pajak, retribusi, dan lainnya, tapi jangan berorientasi dari pajak atau retribusi saja, harus dilihat juga dampak lalu lintas yang ditimbulkan. Jangan sampai lalu lintas dan masyarakat setempat terganggu, jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan," paparnya.

Apabila ingin melegalkan tempat wisata kuliner yang biasa disebut dengan 'Bunker' ini, dirinya meminta agar Pemko Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Pekanbaru untuk terlebih dahulu mengkaji lalu lintas.

"Pengalihan jalan atau waktunya harus diatur. Intinya, ada analisis sehingga masyarakat melintas tidak terganggu," tuntas politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.(rzt)