Hotel Aryaduta Pekanbaru.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - DPRD Riau menyoroti rendahnya deviden Hotel Aryduta yang diberikan Lippo Karawaci kepada Pemprov Riau. Diketahui, setiap tahun, Riau hanya mendapat Rp200 juta dari hotel bintang empat tersebut.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi pihaknya akan fokus membenahi persoalan Pemrov Riau terhadap Aryaduta. Dewan, imbuhnya, akan membahas masalah ini dengan serius.

"Tahun 2020 kami akan hearing dengan Aryaduta dan Biro Ekonomi. Kami ingin Aryaduta ada kontribusi yang proporsional ke Pemprov. Kalau cuma Rp 200 juta per tahun, tak ada harganya," ucapnya.

Disampaikannya, dalam persoalan ini, harus ada tim penilai, tim appraisal, yang menghitung pemasukan dan bagi hasilnya.

"Jangan dikatakan pendapatan mereka Rp1,5 miliar. Nah 10 tahun ke depan kan tak ada lagi nilai 1,5 miliar itu. Harus ada tim appraisal. Misal tahun pertama kedua 1,5 miliar. Nah, 4 dan 5 tahun ke depannya harus naik. Nah hari ini tidak, flat terus. Kami harus punya tim ahli untuk melihat ini. Saya baca kontraknya, bagi hasil 25 persen dari laba, minimal 200 juta. Nah ini dibayar 200 juta terus yang dibayar ke Pemprov. Apa betul tak ada untung dan laba Aryaduta itu tak sampai Rp1 miliar per tahun? Aulanya saja disewa terus kok. Nah ini yang mau kami kaji, auditnya harus kami yang cari," paparnya.

Karena itu, ia pun mendesak agar Pemprov segera melakukan addendum kepada Aryaduta dan melibatkan tim appraisal agar jelas jumlah kenaikan kontrak yang seharusnya.(rzt)