Gedung DPRD Pekanbaru.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Provinsi Riau diminta segera diselesaikan sehingga tidak berdampak pada buruk pada pembangunan di kabupaten kota terutama Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE.

"Ada laporan dari masyarakat berkaitan susahnya atau tidak bisa terbit IMB. Realita di lapangan kami melihat, bangunan kompleks sudah dipadati perumahan, namun hak tanah wilayah dipertanyakan, dipertanyakan ini banyak versi, ada versi perkebunan lahan. Saya minta, karena ini masalah ini Provinsi Riau berdampak kepada Kabupaten Kota maka Pemko harus terus koordinasi dengan Provinsi untuk bisa segera memfinalisasi berkaitan RTRW provinsi agar masalah terakomodir dengan baik," katanya, Kamis (2/1/2020).

Ia pun meminta agar pemerintah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat berkaitan lokasi pembangunan yang bisa dilakukan sehingga perizinan dapat dikeluarkan sesuai aturan. Kalau zona tersebut tidak bisa, diberikan solusi bahwa daerah mana saja yang bisa dibangun sesuai dengan peruntukan wilayah.

"Tolong serius menyelesaikan ini sehingga kabupaten kota yang ada, terutama Pekanbaru bisa melaksanakan pembangunan tepat sasaran. Kami DPRD mendorong Pemko Pekanbaru, demikian pula dalam hal ini Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar, Pelalawan) mensinergikan, terlebih Pekanbaru ini penunjang ekonomi, mari sama-sama kami dorong Pemerintah Provinsi Riau menyelesaikan ini," tuturnya.

Pihaknya, kata dia lagi, berharap Pemprov Riau serius menyelesaikan persoalan RTRW dan tidak dibiarkan berlarut-larut lantaran berkaitan dengan pembangunan di kabupaten kota yang ada di Bumi Lancang Kuning.

"Kami tunggu Pak Gubernur yang baru serta Pak Wakil Gubernur, panggil kami sehingga bisa memberikan masukan serta solusi. Kasihan pembangunan di kota kami yang terhenti," tutup politikus Demokrat ini.(rzt)