Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Melalui PKPU nomor 16 tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengeluarkan tahapan untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Adapu sebagai penyelenggara Pilkada, KPU meminta kepada peserta yang ikut bertarung tidak terjebak mahar politik mahal sehingga Pilkada bukan adu kekuatan dana pasangan calon yang bertarung, melainkan jual program masing-masing kepada masyarakat.

"Ya upaya kami dari KPU hanya antisipasinya ya pencegahan, kami lakukan sosialisasi kepada masyarakat bahayanya politik uang, dan peserta Pilkada kami minta juga jangan terjebak mahar politik," kata Komisioner KPU Riau Divisi Sosialisasi, Nugroho Noto Susanto.

Disampaikannya, komitmen ini bakal didorong KPU Riau bersama Bawaslu yang juga sudah gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat.

"Ini yang didorong bersama Bawaslu. Antisipasi dan sanksi bagi money politic tentu ada dalam UU Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016," paparnya.

Di sisi lain, untuk pola pelaksanaan Pilkada sendiri dalam sosialisasi calon nantinya tetap seperti sebelumnya, yakni ada yang difasilitasi KPU dan ada juga diberikan kewenangan kepada peserta untuk sosialisai sendiri.

"Misalnya kampanye, sosialisasi calon ada yang difasilitasi KPU dan ada juga diberi ruang membuat Alat Perangkat Kampanye (APK) sendiri," sebutnya.

Namun, imbuhnya, PKPU untuk kampanye belum keluar sehingga ke depan pihaknya di KPU belum tahu tekhnis pelaksanaan masih menunggu aturan.

"Namun, prinsipnya ada yang diatur PKPU dan ada juga dari calon," bebernya.

Sementara itu, soal tahapan, kata dia lagi, pada awal Januari 2020 ini sudah mulai memasuki tahapan perekrutan PPK hingga KPPS secara berjenjang.

"Tahapan lain yang berjalan adalah tahapan usulan bakal calon, mulai dalam pengumpulan KTP, dan sosialisasi lainnya di masyarakat," tuturnya.

Ia menyebut, saat ini regulasi pelaksanaan Pilkada baru PKPU secara garis besar pelaksanaan tahapan. Adapun regulasi baru itu muncul biasanya sesuai dengan tahapan berjalan.(rzt)