Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Kalangan legislator DPRD Kota Pekanbaru menyesalkan aksi mogok sopir Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dan ratusan karyawan beberapa waktu lalu. Menurut Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Munawar Syahputra, aksi mogok itu itu tak sepantasnya terjadi kalau manajemen bekerja dengan serius dan sungguh-sungguh.

"Ini satu poin yang kami sorot, ada apa dengan manajemen PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM) sehingga tak mampu membayarkan gaji para karyawan, apa selama ini selalu merugi? DPRD akan bersikap akan hal ini," katanya, Kamis (2/01/2019).

Di samping itu, ia pun menyinggung soal tidak adanya keterbukaan Pemerintah Kota (Pemko) dan manajemen TMP kepada DPRD mengenai kisruh yang terjadi. Padahal, menurutnya mereka dapat terbuka sebab pengelolaan TMP masih menggunakan uang rakyat.

"Yang mereka pakai uang rakyat untuk mengelola perusahaan tersebut. Jadi, tidak bisa semena-mena dalam menjalankan perusahaan, itu bukan bisnis pribadi," paparnya.

Di sisi lain, ia pun berharap agar Pemko dapat lebih bijak dalam menentukan suatu perusahaan yang mengelola uang rakyat, apalagi kalau tiap tahun laporan keuangan perusahaan itu merugi.

"Memang di awal kami harus bantu dan beri subsidi, tapi jika sudah bertahun-tahun selalu merugi dan harus disuntikkan lagi uang ke dalam perusahaan oleh pemerintah, berarti ada yang tidak jalan dalam praktik di lapangannya," tutup politikus NasDem ini.(rzt)