Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru digelar Komisi III DPRD Kota Pekanbaru untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2020. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III, Zulfan Hafiz itu turut menghadirkan anggota lainnya, seperti Dian Sukheri, Heri Pribasuki, Darnil, dan Arbi.

Adapun Disdik diwakili Sekretaris Disdik Muzailis dan beberapa staf. Melalui rapat itu diketahui, Disdik akan mendapat anggaran sebesar Rp64 miliar. Angka itu sendiri turun dari tahun sebelumnya.

“Rapat tadi bersama Disdik Pekanbaru membahas anggaran tahun 2020. Kami ingin tahu, apa ini sesuai amanat atau tidak karena Disdik hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp64 miliar,” ucap Zulfan.

“Jika tidak sesuai dengan undang-undang, kami akan rekomendasi ke Badan Anggaran untuk kami tolak,” tuturnya.

Komisi III, imbuhnya, juga akan menggelar rapat lanjutan terkait poin-poin penting yang menjadi proritas dan dana yang diperuntukkan di anggaran prioritas tahun 2020.

“Kami minta juga ke Disdik, apa saja yang menjadi prioritas, apalagi dana-dana untuk insentif guru-guru honor yang terbengkalai sampai hari ini tentu menjadi catatan kami,” ungkapnya.

“Makanya hearing kali ini kami ingin tahu secara umum, kemudian kami minta mereka melengkapi apa saja item-item yang tidak bisa masuk ke APBD murni 2020,” paparnya.

Harapannya, anggaran yang diperuntukan bagi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dianggarkan 20 persen dari APBD sesuai amanat undang undang. Di sisi lain, menurut Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono, Pemko Pekanbaru diminta untuk meninjau ulang kembali alasan anggaran untuk Disdik Pekanbaru menurun.

“Terkait anggaran pendidikan Kota Pekanbaru, sudah diatur wajib 20 persen dari APBD. Ini sudah wajib, tidak bisa dipungkiri lagi. Jadi, kami minta Pemko ditinjau ulang kembali, apa ada kesalahan atau bagaimana sehingga bisa Rp64 miliar penganggarannya,” tuturnya.

“Ini memang baru perencanaan APBD 2020, mungkin bisa juga nanti berubah. Mudah-mudahan ada dana DAK dan bisa dimasukkan ke dinas pendidikan,” tuutpnya.(rzt)