Gubernur Riau, Syamsuar.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Hasil kelapa sawit masih belum dinikmati maksimal oleh Provinsi Riau yang menjadi salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Hal itu terkait pungutan ekspor dan turunan kelapa sawit yang selama ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Dana pungutan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya itu belum ada alokasinya masuk ke Provinsi Riau," ucap Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar saat Musrenbang RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 di salah satu hotel di Pekanbaru, Senin (1/7/2019).

Karena itu, Gubri menilai perlu dukungan dari semua pihak agar dana tersebut dapat teralokasikan ke Riau.

"Kami juga minta bantuan para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Riau untuk mengusulkan perubahan undang-undang terkait pungutan ekspor kelapa sawit ini," tuturnya.

Ia menambahkan, jika undang-undang itu belum berubah, aturan terkait pembagian dana pungutan ekspor kelapa sawit itu pun tidak akan berubah. Karena itu, sambungnya, perlu dukungan dari anggota DPD dan DPR RI asal Riau. Diterangkannya, selama ini, dari dana pungutan ekspor kelapa sawit itu, Riau sebagai daerah penghasil kelapa sawit hanya mendapatkan dana bantuan untuk replanting atau peremajaan kebun kelapa sawit sebesar Rp25 juta per hektar.

"Seharusnya Riau mendapatkan lebih dari itu. Ini kalau ada undang-undang baru maka baru bisa dimasukkan dana bagi hasil ke daerah dari sektor pungutan ekspor kelapa sawit tersebut," ungkapnya.

Lebih jauh dikatakannya, tak hanya Riau, daerah lain di Indonesia yang juga penghasil kelapa sawit sejauh ini masih memperjuangkan hal tersebut. Diketahui, dana pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya hingga awal Desember 2018 mencapai sekitar Rp14,48 triliun. Nilai itu melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp11 triliun.

Adapun pungutan itu lebih tinggi dibandingkan pungutan tahun 2017 mencapai Rp13,05 triliun. Peningkatan pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya itu terjadi lantaran adanya kenaikan ekspor produk kelapa sawit dan Crude Palm Oil (CPO).(rzt)