Drs H Alfedri Msi (Bupati Siak)

(RIAUHITS.COM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak sedang melakukan validasi memantapkan data bagi penerima bantuan, baik dari kementerian dan pemerintah daerah untuk masyarakat akibat terdampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi overlap atau tumpang tindih antara program bantuan yang diberikan untuk masyarakat yang akan menerima, baik yang belum tersentuh oleh program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), maupun warga miskin baru terdampak sosial ekonomi akibat wabah Covid-19.

Bupati Siak Drs H Alfedri Msi menyebutkan, bantuan langsung tunai ( BLT) bersumber dari Kementerian Sosial dan Kementerian Desa melalui BLT dana desa.

“In sya Allah sudah top up dari provinsi baik terhadap bantuan pangan tunai murni dan program keluarga harapan (PKH) yang murni.  Kemudian mudah-mudahan juga peluasan BLT dan PKH,” katanya, Senin (4/5/2020).

 Jika sembako disiapkan oleh daerah sebut Alfedri, juga akan di- top up oleh Pemprov sebesar Rp300 ribu per bulan selama 3 bulan. 

Alfedri mengatakan, diaturan main bantuan tersebut  tidak boleh overlap antara bantuan BLT dan sembako. Kondisi ini juga yang sedang dihadapi seluruh daerah kabupaten/kota se-Indonesia.

Untuk itu, Pemkab Siak sedang memantapkan data ini mulai dari regulasinya. “Kami sudah beberapa kali melaksanakan rapat dengan camat dan penghulu. Karena jika  overlap sembako arahnya keluar dari data terpadu kesejahteraan sosial ( DTKS). Berarti ada yang terdampak kemiskinan yang tidak termasuk dalan DTKS,” ujar Alfedri.

Dikatakan Alfedri, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan yang ada antara program yang satu dan lainnya. Sehingga bantuan tepat guna dan sasaran bagi masyarakat yang benar-benar memerlukan.

Terkait bantuan untuk orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP), Bupati menyebutkan, ada lagi  bantuan arahan bisa dari cadangan  beras pemerintah, tapi bisa dimasukkan dalam sembako. Artinya, bantuan pangan tunai, BLT Kemensos, BLT dana desa dituntaskan dari DTKS.

“Kalau ini tidak boleh overlap di luar itu, tentunya  sinkronisasi yang perlu kita dilakukan lebih baik ke depannya, supaya tepat sasaran dan ter-cover secara merata dan  lebih adil  baik dari sembako, BLT dan top up Pemprov,” ucapnya.

Alfedri menambahkan, juga Pemkab sedang menyiapkan data sembako yang  dialokasikan dari dana APBD bagi masyarakat yang terdampak ekonomiannya. Sekarang masih mempersiapkan data warga calon penerima bantuan sembako tersebut  dari setiap kecamatan.

“Karena untuk bantuan inipun tidak boleh ada tumpah tindih bagi warga yang sudah menerima. Mudah-mudahan bisa membantu  sosial safety net terhadap masyarakat yang terpapar Covid-19,” tutupnya. (adv)